gagasanriau.com ,Tembilahan-Pelaksanaan prinsip anti korupsi tidak hanya pada tingkat kabupaten dan kecamatan. Tetapi juga berlangsung hingga tingkatan paling rendah. Kendati yang sudah  meneken fakta integritas anti korupsi pimpinan Satker dan Camat. Tidak berarti desa, RT dan RW tak mendukung upaya memerangi  praktek yang merugikan negara itu  terus berlangsung. Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan SH menyebut semua elemen di daerah ini harus berjuang bersama-sama menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Warga pada satu sisi disarankan juga tidak membiarkan praktek itu tumbuh dan berkembang. “Kalau mau berurusan, jangan bapak dan ibu sekalian lompat aturan dengan cara menyiapkan suap. Tindakan itu illegal dan tidak sesuai dengan semangat kita memerangi korupsi” jelas Bupati. Yang paling sering ditemukan, lanjut Bupati adalah memberikan uang pelicin yang dianggap sudah lumrah. Ingin KTP, akte, kartu kuning  lekas selesai, banyak warga yang mencoba mencari jalan pintas. Ujung-ujungnya lantas menyuap oknum tertentu. Mengurus surat tanah, membuat surat pengantar baik akan nikah maupun pengantar lainnya sering pula diwarnai dengan pemberian uang. Apabila tidak ada dasar hukumnya disarankan kepada warga tidak memberikan uang yang dapat dianggap suap. Namun demikian, jika pungutan ada dasar hukumnya, baik perundang-undangan maupun aturan lain yang sah, hal itu tidak merupakan suap atau pungutan yang melanggar ketentuan. Dalam kehidupan sehari-hari, pungutan atau pemberian  yang tidak ada dasar hukumnya yang paling banyak ditemukan.  Hal seperti itu dianggap warga sudah biasa. Padahal tindakan tersebut disebut Indra Muchlis Adnan  merupakan cikal bakal terjadinya korupsi yang lebih besar, manakala dibiarkan terus berlangsung. Semua pihak menurut Bupati harus berani menyatakan tidak korupsi. Semangan anti korupsi yang sudah dilakukan Pemkab Inhil dinyatakannya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila semua kalangan bersatu padu dan saling mendukung, diyakini tindakan yang merugikan itu akan jauh berkurang. “Inti semangat anti korupsi bukanlah seberapa banyak mereka yang dihukum. Melainkan terjadinya penurunan yang signifikan terhadap praktek korupsi. Itulah yang harus kita lakukan bersama” cetus Indra Muchlis Adnan. Penerapan semangat anti korupsi di Inhil, jelas Bupati bukan semata-mata ingin mencari sensasi. Melainkan demi memberikan pelayanan terbaik kepada warga. Dia juga membantah penerapan prinsip itu hanya ingin mencari nama diakhir masa jabatan. Menurut dia, memerangi praktek korupsi tidak tergantung pada masa kepemimpinan. Melainkan sepanjang waktu harus diperangi. Warga Inhil dari seluruh kalangan dimintanya turut bersama memerangi tindakan itu. Supaya tercipta pemerintahan yang sesuai dengan harapan bersama.