Subkontraktor PT. EMP Malacca Strait di Pulau Padang Abaikan Hak Pekerja


Dibaca: 995 kali 
Jumat,20 Juli 2018 - 16:12:42 WIB
Subkontraktor PT. EMP Malacca Strait di Pulau Padang Abaikan Hak Pekerja ilus
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Isnadi, warga tempatan di Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau menyatakan PT. EMP Malacca Strait yang dulunya bernama PT. Kondur Petroleum SA, perusahaan yang bergerak di sektor Minyak dan Gas (MIGAS), abaikan hak-hak pekerja. Ia meminta agar pemerintah turun tangan menindaklanjuti kesewenang-wenangan pihak perusahaan.
 
“Lebih kurang 24 tahun EMP Malacca Starit menguras rata-rata 4.000 – 5.000 Barrel minyak bumi per hari di Pulau Padang, di tambah gas alam. Saat ini kegiatan eksploitasi Migas tersebut menyisakan banyak persoalan baik lingkungan, ekonomi, sosial maupun ketenagakerjaan" ungkap Isnadi kepada GAGASAN Kamis malam (19/7/2018).
 
Diterangkan Isnadi, PT. EMP Malacca Strait yang dulunya bernama PT. Kondur Petroleum SA, perusahaan yang bergerak di sektor Minyak dan Gas (MIGAS), mulai beroprasi sejak pertengahan tahun 1995 setelah mengakuisisi Resources Holding Incorporation, perusahaan induk Kondur Petroleum S.A.
 
Selain itu juga membeli seluruh saham operator Blok Selat Malaka yang merupakan Wilayah Kerja (WK) perusahaan tersebut di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, Siak dan Bengkalis. seluas 9.492 Kilometer Persegi.
 
Dipaparkan Isnadi, hal ini menurutnya dimulai tahun 2015 sistem manajemen perusahaan EMP merugikan pekerja dan masyarakat yang berada di sekitar wilayah kerjanya.
 
"Dari akses jalan yang tidak layak untuk dilalui karena rusak tidak terawat dan menyebapkan debu yang mengancam kesehatan. Selain itu ada lebih kurang 120 sumur minyak yang menjadi sumber hama bagi usaha pertanian, perkebunan dan usaha lainya yang dilakukan oleh masyarakat setempat, selain itu setiap tahun juga terjadi Kebakaran di areal sumur minyak yang tidak terawat tersebut” paparnya.
 
“Dan Mulai tahun 2015 – 2017 EMP juga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ratusan tenaga kerja lokal yang merupakan masyarakat setempat, namun masih mempekerjakan beberapa karyawan dari Jakarta dan sekitarnya yang sesungguhnya pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh orang tempatan"ungkapnya lagi.
 
PHK tersebut katanya lagi, cenderung dilakukan secara sepihak dengan mengabaikan hak-hak pekerja. "Seperti yang dialami oleh 52 orang pekerja divisi transportasi yang tidak mendapatkan kompensasi atas keterlambatan pembayaran upah pekerja sebesar Rp. 562.307,200, padahal jumlah tersebut harus dibayarkan kepada pekerja PT. Laut Jawa Makmur Sejati yang merupakan subkontraktor EMP Malacca Strait" paparnya.
 
Hal ini kata Isnadi lagi, sesuai dengan penetapan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Meranti No: 560/DSTKT/2015/367 tanggal 13 November 2015 yang lalu.
 
Dibalik kondisi tersebut terang Isnadi, Tahun 2018 ini EMP Malacca Strait mulai memprogramkan untuk mengeksplorasi lebih kurang 6-7 sumur minyak baru di wilayah kerjanya yaitu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dan Kecamatan Bantan di Kabupaten Bengkalis.
 
Selain itu juga saat ini sedang dalam persiapan untuk melakukan whell service (perbaikan sumur minyak) yang sudah ada dengan menggandeng PT. Bintang Energi Pratama (BEP) sebagai mitra bisnisnya.
 
Namun lanjutt Isnadi, ada hal yang tidak wajar ketika membaca surat pengumuman rekrutmen pekerja tanggal 7 Juni 2018 yang di kirimkan ke Camat Merbau dan ditembuskan ke Field Manager EMP oleh perusahaan tersebut. Dimana lanjutnya untuk kelengkapan alat pelindung diri berupa safety helmet, sepatu, kaca mata dan pakaian kerja tidak disediakan oleh perusahaan.
 
"Sedangkan peralatan tersebut merupakan pelindung untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang itu diatur melalui Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan tentunya juga di titik beratkan melalui Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Sektor Migas” tegasnya.
 
"Ini kesalahan patal dan kondisi ini mencerminkan ketidak profesionalan EMP dalam menjalankan usaha di sektor Migas”. Imbuh Isnadi.
 
“Untuk itu sudah semestinya pemerintah di level Kecamatan, Dinas Tenaga Kerja, Kementerian ESDM dan SKK Migas menyikapi atas situasi perusahaan seperti EMP Malacca Strait ini, sudah saatnya pihak-pihak terkait melakukan evaluasi kelayakan oprasionalnya agar tidak lagi ada pihak yang dirugikan sedangkan perusahaan terus menikmati hasilnya, pada tahun 2020 EMP sudah berakhir kontrak Wilayah Kerjanya (WK), dengan performance perusahaan seperti itu kami sebagai masyarakat sipil tentunya meminta kepada SKK Migas sebagai institusi yang berwenang untuk tidak memperpanjang kontrak kerja PT. EMP Malacca Strait di Blok Selat Melaka”. tutup Isnadi.
 
Editor Arif Wahyudi

Akses gagasanriau.com Via Mobile m.gagasanriau.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Minggu,20 Januari 2019 - 00:20:11 WIB

    Kordias Edukasi Tamunya tidak Golput

    Kordias Edukasi Tamunya tidak Golput GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Meskipun tidak dalam masa atau jadwal kampanye, Kordias Pasaribu SH MH, Caleg DPRD Riau, Daerah pemilihan Pekanbaru, tetap mengedukasi tamu-tamunya yang hadir pada acara open house menyam
  • Minggu,20 Januari 2019 - 00:04:28 WIB

    Kordias Siapkan Ribuan Buah Durian Berusia 250 Tahun untuk Tamunya

    Kordias Siapkan Ribuan Buah Durian Berusia 250 Tahun untuk Tamunya GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Dalam acara open house manyambut tahun baru 2019 di kediamnanya Jalan Arjuna, Labuh Baru, pekanbaru, Kordias Pasaribu dan istrinya Teti Dias, sengaja menyiapkan ribuan buah durian yang pohonya sud
  • Sabtu,19 Januari 2019 - 00:00:22 WIB

    Open House Tahun Baru 2019, Kediaman Kordias Dibanjiri Pendukung

    Open House Tahun Baru 2019, Kediaman Kordias Dibanjiri Pendukung GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Sukacita menyambut tahun baru 2019, dirasakan ribuan simpatisan Wakil ketua DPRD Riau, Kordias Pasaribu. Hal ini terlihat dengan antusiasnya massa yang hadir di kediamannya, Sabtu (19/1/2019), Jal
  • Sabtu,19 Januari 2019 - 23:30:25 WIB

    Sebanyak 17 Pama TNI AU Jalani Ujian Kenaikan Pangkat di Lanud Roesmin Nurjadin

    Sebanyak 17 Pama TNI AU Jalani Ujian Kenaikan Pangkat di Lanud Roesmin Nurjadin GAGSANRIAU.COM, PEKANBARU - Sebanyak 17 Perwira Pertama (Pama) TNI AU mengikuti ujian P2BS  dan Samapta di Lanud Roesmin Nurjadin periode bulan April 2019, Kamis (17/1/2019).   Pelaksan
  • Jumat,18 Januari 2019 - 23:43:07 WIB

    Pemprov Riau Dukung Acara HPN 2019

    Pemprov Riau Dukung Acara HPN 2019 GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, H Ahmad Hijazi SE MSi mengucapkan selamat kepada semua insan Pers se-Indonesia, khususnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau yang
KABAR POPULER
KANTOR PUSAT:
Jl. Kertama Marpoyan Damai Perum Nusa Indah A48 Pekanbaru, Riau. 28125
Email: [email protected]
DOWNLOAD APP GAGASANRIAU.COM

  
tembilahan situspoker situspoker agenpoker daftarpoker reviewpoker pokerterbaru poker