GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU – Ketua DPD PROJO Riau, Sonny Silaban, angkat bicara menanggapi pemberitaan yang marak terkait dugaan alokasi sogokan kepada mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam kasus judi online. Sonny menegaskan bahwa narasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada dan cenderung membangun framing negatif terhadap Budi Arie.
Pemberitaan yang menyebutkan nama Budi Arie mencuat setelah isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap empat terdakwa kasus judi online dibacakan pada Rabu, 14 Mei 2025, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Beberapa media baru mengangkat hal tersebut secara luas pada akhir pekan lalu, sehingga memicu berbagai spekulasi liar di publik.
Menurut Sonny, penting bagi masyarakat untuk membaca isi dakwaan secara utuh. Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa para terdakwa mengalokasikan 50 persen dana suap kepada Budi Arie, namun tidak ada satu pun pernyataan yang menyebut bahwa Budi Arie mengetahui, apalagi menerima uang tersebut. Alokasi itu adalah inisiatif para terdakwa sendiri.
"Budi Arie selama menjabat sebagai Menkominfo justru berada di garis depan dalam pemberantasan situs judi online. Itu bisa ditelusuri lewat rekam jejak dan kebijakan yang ia terapkan saat menjabat," ujar Sonny. Ia menambahkan, Budi Arie juga telah memberikan keterangan kepada penyidik dan menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu-menahu soal dugaan alokasi suap tersebut.
Sonny menilai pemberitaan sepihak dan judul-judul yang provokatif hanya akan menyesatkan opini publik. Ia menekankan pentingnya keutuhan informasi agar masyarakat tidak mudah terseret dalam narasi yang bersifat insinuatif dan tidak berdasar. “Jangan karena motif politik atau kepentingan tertentu, orang yang tidak bersalah malah dihukum lewat opini,” tegasnya.
Framing jahat, lanjut Sonny, biasanya dibangun dari informasi yang tidak utuh dan dibumbui dengan tudingan yang menjurus ke pembunuhan karakter. Ia mengajak semua pihak untuk mengedepankan prinsip praduga tak bersalah dan tidak menjadikan seseorang sebagai target serangan tanpa dasar hukum yang kuat.
Sonny juga mengingatkan bahwa proses hukum masih berlangsung secara terbuka dan bisa diakses masyarakat luas. Ia mengajak media untuk tetap menjaga obyektivitas dan tidak menggiring opini dengan informasi yang tidak faktual. “Kita percayakan kepada proses hukum yang sedang berjalan, bukan pada spekulasi liar,” tutupnya.
Dengan pernyataan ini, PROJO Riau berharap publik bisa lebih cermat menyikapi informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi sesat yang bisa merusak nama baik seseorang, termasuk Budi Arie Setiadi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM.(*)