GAGASANRIAU.COM, JAKARTA — Ketua SETARA Institute, Hendardi, mengingatkan pemerintah dan aparat keamanan agar tidak menjadikan situasi eskalasi aksi massa belakangan ini sebagai alasan untuk memberlakukan kebijakan represif seperti darurat sipil maupun darurat militer.
Menurutnya, langkah tersebut justru akan semakin memperburuk kondisi demokrasi di Indonesia.
Hendardi menegaskan, aksi penjarahan yang terjadi di beberapa daerah tidak bisa disamakan dengan demonstrasi konstitusional. Ia menilai, aksi mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, dan elemen sipil lain yang dilakukan secara damai harus dipisahkan dari tindak anarkis yang muncul pada malam hingga dini hari. "Kerumunan massa anarkis adalah fakta permukaan saja. Pola itu hanya bisa digerakkan oleh orang-orang terlatih," katanya.
Ia menyebutkan bahwa dalam situasi sekarang terdapat kontestasi kepentingan politik yang mendorong terjadinya aksi-aksi anarkis. Ketegangan elite, persaingan kekuasaan, hingga peran conflict entrepreneur turut memperkeruh keadaan. Faktor-faktor tersebut, menurutnya, menjadi pemicu yang mengeskalasi aksi damai menjadi anarkis.
Dalam menghadapi hal ini, Hendardi menekankan aparat keamanan harus segera mengambil kendali situasi. Namun ia menolak penggunaan pendekatan kekerasan. "Tindakan tegas tidak berarti penembakan. Bisa berupa blokade teritori dan pencegahan serius, bukan hanya menjadi pemadam yang datang belakangan," ujarnya.
Lebih lanjut, ia memperingatkan, jika aksi anarkis terus dibiarkan bergulir tanpa penanganan cepat, maka akan menimbulkan dampak lebih luas. Aksi lanjutan berpotensi menyasar kelompok-kelompok lain yang rentan sehingga memperbesar kerusakan sosial.
Karena itu, kecepatan aparat dalam bertindak menjadi kunci. Hendardi menyebut pemulihan harus dilakukan demi menjaga harkat dan jiwa manusia, sekaligus melindungi perekonomian masyarakat. "Jangan sampai keterlambatan menimbulkan alasan lahirnya kebijakan represif baru yang merugikan demokrasi," tambahnya.
Ia menegaskan, momentum ini tidak boleh dijadikan pembenaran bagi upaya pembungkaman kebebasan sipil. Menurutnya, setiap langkah yang diambil pemerintah dan aparat harus tetap mengedepankan prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
"Demokrasi kita sudah cukup terpuruk. Jangan sampai situasi ini dimanfaatkan untuk makin memberangus kebebasan sipil," tutup Hendardi.(*)