gagasanriau.com- Memasuki triwulan II, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Alimuddin memimpin rapat evaluasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Senin (3/6) di Balai Utama Kantor Bupati. Diketahui dalam rapat tersebut, realisasinya baru mencapai 12 persen. ‘’Ya, baru saja kami menggelar rapat evaluasi penggunaan APBD. Meski jumlahnya baru mencapai 12 persen tapi secara umum APBD sudah berjalan dengan baik,’’ ungkap Alimuddin usai memimpin rapat. Kecilnya serapan APBD menjadi perhatian serius Pemkab Inhil, walau beberapa kegiatan besar seperti pengadaan barang dan jasa masih dalam tahap proses. Kalau semua itu sudah dilaksanakan maka serapan APBD akan langsung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. ‘’Saya yakin dan percaya kalau itu sudah berjalan maka mendongkrak APBD. Sekarang ini masih banyak kegiatan-kegiatan kecil. Sedangkan pengadaan barang dan jasa masih dalam proses tender oleh satker yang membidanginya,’’ tutur sekda. Salah satu upaya agar APBD bisa berjalan cepat, sekda menginstruksikan kepada bawahannya menjalankan seluruh kegiatan dengan segera. Karena dalam sisa waktu sekitar enam bulan lagi sekda optimis bisa mengangkat persentasi pencapaian belanja daerah apa bila memang seluruh satker melaksanakannya. ‘’Terutama sekali Unit Layanan Pengadaan (ULP) agar segera memproses segala yang menjadi kewenangan mereka terutama sekali proses pelelangan. Kemudian bagi satker yang pengadaan barang dan jasa tidak melalui tender jangan menunggu lagi. Segera saja laksanakan sekarang ini,’’ harap mantan Kepala Distamben Inhil itu. Kalau apa yang disampaikannya itu tidak dilaksanakan, sekda khawatir bisa mengganggu jalannya serapan APBD. Apalagi dalam waktu yang tidak lama lagi Inhil akan menghadapi agenda-agenda besar mulai dari Pilkada Bupati dan Wakil Bupati sampai Pilgubri. Ditambah lagi dengan hari-hari besar keagamaan. Dalam rapat itu, lanjut sekda, ada beberapa satker yang persentasi kegiatannya sudah melebihi target. Namun sebaliknya ada pula satker yang serapan APBD masih terbilang rendah. Tetapi sekali lagi hal itu katanya tidak menjadi persoalan terhadap pelayanan publik Pemkab Inhil. Kalau tim bekerja maksimal, maka target-target bisa dipenuhi. ‘’Kami tetap hati-hati menjalankan mekanisme birokrasi ini. Segala yang sudah menjadi ketentuan akan dipatuhi supaya tidak terjadi benturan baik dengan hukum maupun dengan lainnya. Oleh sebab itu, kalau ada satker yang tidak paham segera diskusikan dan konsultasikan jangan sampai menghambat kegiatan,’’ imbuhnya.(adv/b)