GagasanRiau.Com Pekanbaru - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) Jusuf Kalla dituntut untuk lebih serius dalam membebaskan ketertindasan kaum perempuan di Indonesia. Pasalnya masih tingginya angka kekerasan terhadap kaum perempuan dan juga ekspolitasi praktek perdagangan manusia (Human Trafficking) yang menjadikan perempuan dan anak sebagai komoditas harus menjadi perhatian langkah nyata pemerintahan Jokowi-JK.

Demikian disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Aksi Perempuan Indonesia Kartini (DPP – API-Kartini) yang disampaikan sehubungan dengan hari perempuan sedunia 8 Maret hari ini kepada GagasanRiau.Com Selasa (8/3/2016) melalui surat elektroniknya.

Dimana disebutkan oleh Minaria Christyn Natalia S Ketua Umum DPP API Kartini, bahwa data tahun 2014 menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 293.220 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2013 yang tercatat 279.688 kasus. Jenis kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan seksual dan dalam ranah privat.

"Kesenjangan sosial, ekonomi dan politik membuat perempuan saat itu benar-benar harus bangkit melawan untuk satu tekad yang namanya perubahan"kata Minaria.

Dipaparkan Minaria bahwa perempuan Indonesia, sedari awal sudah menyadari bahwa kolonialisme merupakan rantai penindasan yang menghalangi kemajuan bangsa Indonesia, termasuk kaum perempuan di dalamnya. Oleh karenanya di awal massa kemerdekaan Indonesia, perempuan Indonesia sudah menjadikan organisasi sebagai wadah perjuangan kaum perempuan untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa dan negara.

"Kini setelah Indonesia merdeka selama kurun waktu 71 tahun, kolonialisme merubah wajah penindasannya dalam bentuk baru yaitu neo-kolonialisme atau neo-liberalisme. Banyak perempuan yang masuk dalam bidang politik, baik pemerintahan maupun parlemen, justru menjadi pelayan setia dari setiap kebijakan birokrat yang menyengsarakan rakyat"ungkapnya.

"Banyak perempuan yang hidup miskin dililit hutang untuk menutup kebutuhan hidup yang semakin tinggi dan harga-harga yang melambung tinggi. Biaya kesehatan dan sekolah yang sangat mahal serta menyempitnya lahan pertanian dan perumahan"tambahnya.

Hak yang sama dan bersifat universal sebagai warga negara disebutkan oleh Minaria masih belum berlaku bagi perempuan yang belum mendapatkan sumber daya. Pekerjaan reproduktif tanpa imbalan masih dibebankan dipundak perempuan diseluruh dunia.

"Berdasarkan fenomena yang dihadapi kaum perempuan saat ini, dapat disimpulkan bahwa perempuan belum mendapatkan hak dan perlindungan yang layak  sesuai cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia.

"Maka, kami API-Kartini sebagai organisasi massa yang memperjuangkan hak dan kepentingan kaum perempuan menuntut kepada negara agar, negara harus segera terlibat dan menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dibawah umur. Negara harus hadir dalam memberi perlindungan dan menekan angka kekerasan"tegas Minaria.

Selain itu sambung Minaria lagi, negera juga harus tegas menghentikan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

"Negara bertanggung jawab membangun serta mendukung ekonomi kerakyatan  dan menghentikan praktik ekonomi neo-liberal yang memiskinkan perempuan. Negara harus menghentikan praktek perdagangan manusia (Human Trafficking) yang menjadikan perempuan dan anak sebagai komoditas"tukasnya lagi.

Yang kelima dilanjutkan Minaria negara juga memberikan pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif terhadap perempuan dan anak. Meningkatkan infrastruktur dan akses pelayanan kesehatan bagi perempuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI).

"Untuk itu kita menuntut kepada pemerintahan Jokowi-JK agar lebih memperhatikan nasib kaum perempuan, yaitu dengan memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap kaum perempuan"tukasnya.

Pasalnya ditambahkan Diena Mondong Sekretaris Jenderal API Kartini, tentunya, hal tersebut akan berhasil jika pemerintahan Jokowi-JK sungguh-sungguh dan konsisten menjalankan program nawacitanya.

"Saatnya perempuan membangun jaringan, menyusun strategi dan bergerak untuk perubahan dunia yang lebih baik. Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan, perempuan harus bekerja bersama, bahu-membahu dengan kaum laki-laki. Karena, hanya dengan bahu membahu, kerjasama dan bergotongroyonglah perubahan bisa terwujud"tutup Diena.

Reporter Arif Wahyudi