GagasanRiau.com, Tembilahan - Kebijakan pemerintah pusat yang telah mengurangi dana bagi hasil (DBH) hingga rasionalisasi anggaran, telah membuat sulit pemerintah daerah.

Seperti yan dikatakan Anggota DPRD Indragiri Hilir (Inhil), Edi Sindrang, kebijakan itu telah membuat pemda tidak dapat menggenjot pembangunan yang telah direncanakan.

"Untuk Inhil sendiri coba lihat, akibat rasionalisasi ini 35% anggaran kita telah hilang. Kalau dari Rp1,6 triliun APBD yang telah disahkan itu, ada sekitar Rp600 miliar yang dirasionalisasi. Dengan dana sebesar itu apa yang telah direncanakan Pemda dan disahkan DPRD kemarin banyak yang tak bisa dilaksanakan dan ini tentu pula berimbas dalam target kita membangun Inhil," katanya kepada awak media, Minggu (28/8/2016).

Setelah pengurangan yang besar itu, ungkap Edi pula, kini Pemkab Inhil kembali dihadapkan dengan permasalahan penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat. Hal ini, tegasnya jelas-jelas telah menzalimi Pemerintah Daerah.

"Yang kemarin saja sudah 35%. Kini DAU kita pula yang ditunda penyalurannya oleh pusat. Nilainya cukup besar yaitu sekitar Rp100 miliar. Tentu kebijakan pusat ini sangat membuat kita susah dan terzalimi," imbuhnya.

Untuk diketahui, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani beberapa hari lalu memang telah mengeluarkan kebijakan yang banyak ditentang berbagai daerah yaitu menunda pembayaran DAU selama empat bulan ke depan. Di Riau sendiri, selain Pemprov Riau, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir terkena kebijakan ini. Bagi Inhil, setidaknya dana yang tertunda itu akan mencapai kisaran Rp 100 miliar.

Oleh sebab itulah, sambung Edi Sindrang, pusat mestinya dapat berfikir lebih bijak terhadap berbagai hal yang akan diterapkan. Jika pengurangan anggaran terus dilakukan, katanya, akan menyulitkan daerah dalam pelaksanaan kegiatannya.

"Kita sangat berharap begitu. Jadi pusat dapat memikirkan pula bagaimana daerah ini dapat membangun negerinya. Dan janganlah heran, karena berbagai kebijakan pengurangan anggaran inilah, dimanapun seorang kepala daerah memimpin maka dia harus siap tak populer akibat pembangunan yang sulit dijalankan," pungkasnya.

Reporter: Daud M Nur