Selain upaya pemadaman, pihaknya juga masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran ratusan hektar lahan gambut di Kecamatan Bonai Darussalam ini, termasuk untuk mengetahui pelakunya.

"Saat ini kita masih berkoordinasi dengan tim ahli untuk mencocokkan asal mula api," tukas Yusup.

Terpisah, Kasubdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, AKBP Hariwiyawan Harun Sik, juga menegaskan kalau kasus kebakaran lahan dan hutan di Rohul tersebut masih dalam tahap penyelidikan pihak kepolisian.

Dalam tahap ini, penyidik berupaya mencari peristiwa pidananya, apakah kasus ini bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak.

"Kasusnya masih dalam penyelidikan. Kami juga akan ke tempat kejadian perkara dan berkoordinasi dengan Polres Rohul," kata Hariwiyawan Harun.

Selain 200 hektare lahan milik PT APSL yang terbakar, pihak kepolisian juga tengah menyelidiki keterlibatan PT Bina Daya Bentala (PT BDB) sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) yang lahannya seluas 30 hektare juga terbakar.

Keberadaan PT APSL sendiri di Kabupaten Rokan Hulu, selama ini juga kerap berpolemik dengan masyarakat, sehingga bentrokan dan saling klaim lahan sering terjadi.

Hal ini disebabkan PT APSL sendiri diketahui belum mengantongi izin pelepasan dari Kementerian Kehutanan. Perusahaan ini baru mengantongi izin lokasi seluas 3.112 hektare di Kecamatan Kunto Darussalam, dan Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Rohul tahun 2003.

Perusahaan perkebunan sawit yang bekerjasama dengan pihak Kelompok Tani Sawit Jaya melakukan pengambil alihan lahan dalam bentuk alih fungsi seluas 2.000 hektar. Lokasinya di kawasan Desa Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Hal inilah yang ditentang masyarakat.

Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang diserobot dialih fungsikan tanpa izin menjadi perkebunan sawit. Ini dilakukan PT APSL dengan pihak Kelompok Tani Sawit Jaya berlangsung sejak tahun 2009 lalu.