Diduga Banyak Terlibat KKN

DPRD Pekanbaru Pinta Lurah di Pekanbaru Harus Dimutasi, Tidak Independen Kabinet Firdaus MT

Pelantikan Pejabat Pemko Pekanbaru beberapa waktu lalu

GagasanRiau.Com Pekanbaru - Lurah bentukan Firdaus MT semasa menjadi walikota Pekanbaru harus dilakukan evaluasi dan dimutasi. Karena lurah-lurah tersebut di khawatirkan akan terlibat politik praktis dan tidak fokus melayani masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Ferry Shandra Pardede. Ia berharap, penunjukkan pejabat yang mengisi 25 kelurahan baru, di Kota Pekanbaru yang akan dilaksanakan 2017 mendatang, adalah orang profesional dan berpengalaman dibidangnya.

Hal itu dikatakannya menyusul adanya mutasi besar-besaran yang akan dilakukan Plt Wali Kota Pekanbaru Edwar Sanger, pada Desember mendatang. Ferry meminta, penunjukan orang yang berpengalaman dibidangnya itu termasuk satker yang ada dibawah termasuk sekretaris lurah.

"Karena ini berkenaan dengan pelayanan masyarakat. Jangan sembarangan. Masyarakat yang akan susah nanti," kata Ferry, kepada wartawan, Jum'at (4/11/16).

Dia menyebutkan bahwa selama ini dalam penunjukan pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru pada zaman Firdaus MT menjabat walikota, diduga banyak sekali terjadi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini harus mendapat pengawasan yang sangat ketat.

"Lurah yang ditunjuk, harus punya rekam jejak yang bagus. Dan yang ada sekarang juga harus dimutasi, untuk menetralisir adanya dugaan politik praktis dari satker mendukung calon walikota tertentu," pinta politisi partai Hanura ini.

Dengan adanya penunjukan pejabat dan satker yang profesional dibidangnya nanti, pelayanan untuk masyarakat benar-benar bebas dari  dugaan praktik Pungutan Liar (Pungli).

"Tidak hanya untuk 25 kelurahan, untuk 58 kelurahan lama juga demikian, harus orang-orang yang sudah teruji dan harus dibersihkan," pintanya.

Editor Arif Wahyudi


[Ikuti GagasanRiau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar