GagasanRiau.Com Pekanbaru - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman selaku orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Riau untuk mewujudkan program pembangunan perumahan dan pemukiman dengan memprioritaskan aspek kesejahteraan masyarakat, melakukan kordinasi dengan berbagai pihak.

Dimana sejumlah berbagai kebijakan strategis yang terus dimatangkan. Diantaranya dengan menggandeng stakeholder central yang bergerak pada program itu, yakni Perumnas, Pengembang, BPJS Tenaga Kerja, Pemda, Asosiasi Pegembang REI dan APERSI.

Dalam sambutannya pada Musyawarah Daerah Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (REI) Riau, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, potensi investasi perumahan di provinsi tersebut cukup besar.

Arsyadjuliandi Rachman menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan terhadap upaya Real Estate Indonesia dalam pengembangan pembangunan perumahan.

Menurut dia, beberapa area strategis yang ada di daerah tersebut tidak hanya memberikan potensi ekonomi yang sangat besar, melainkan juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarat Riau.

Salah satu potensi tersebut adalah dalam pengembangan perumahan.  "Jangan sampai peluang ini hanya dilewatkan begitu saja," katanya.

Dalam kesempatan itu, Arsyadjuliandi Rachman juga berbicara soal kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan permukiman di Provinsi Riau. Untuk itu, dia menyambut baik dan memberikan apreasiasi kepada pengurus REI, khususnya di Riau.

Tujuan dari pembangunan pemukiman perumahan di Provinsi Riau ini adalah untuk mengurangi backlog atau kekurangan ketersediaan rumah yang saat ini mencapai 15 juta unit rumah.

Target unit rumah yang akan oleh Pemprov Riau itu adalah terdiri dari 603.516 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan juga 396.484 unit untuk non MBR.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Riau, menurut Andi, sapaan Arsyadjuliandi, saat ini juga fokus untuk pengembangan pembangunan ke daerah pesisir. Hal ini karena potensi pesisir Riau juga besar. "Letak daerah kita sangat strategis dan punya dua wilayah potensi besar meliputi darat dan pesisir," katanya.

Menurut dia, potensi wilayah pesisir ini sebenarnya tidak kalah dengan daratan. Hanya saja di kawasan itu dinilai masih minim infrastruktur."Kami mendorong investasi ke pesisir karena potensinya sangat besar dan saat ini sudah ada bebarapa daerah yang kemajuannya hampir sama dengan Pulau Batam," jelasnya.

Untuk merealisasikan hal tersebut, pemprov akan membangun infrastruktur yang baik, salah satunya berupa jembatan sebagi penghubung. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga berharap ada aliran dana bantuan dari anggaran pusat atau APBN.

Sementara itu, Real Estat Indonesia (REI) mendorong Pemerintah untuk memikirkan pembangunan daerah atau kota baru untuk alternatif dalam mengantisipasi kepadatan penduduk. "Kami mesti melirik kawasan lain. saat ini memang terjadi urbanisasi yang cukup tinggi," kata Edi Husi dari DPP REI.

Menurut dia, masyarakat desa banyak yang melirik dan pindah ke kota besar karena menilai di sana lebih menjanjikan, terutama bagi para pencari kerja.   "Ini susah dihindari, untuk itu kita berharap ada kota lain yang tumbuh di samping yang lama terus maju," katanya.

Dia juga berharap pemerintah bisa memberikan subsidi untuk mendapatkan rumah yang sifatnya vertikal dengan biaya lebih murah.  (Advertorial).