GAGASNRIAU.COM, PEKANBARU - Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PAN, Roni Pasla SE, menilai jika anggaran bansos (bantuan sosial) baik dari pusat, pemprov riau dan Pemko Pekanbaru, rawan disunat.

 

"Masalah anggaran ini harus sangat berhati-hati. Pemko Pekanbaru harus transparan melaporkan penggunaannya," Kata Roni, kepada wartawan, Jum'at (24/04/2020).

 

Dalam bantuan penanganan wabah Covid-19 untuk warga Kota Pekanbaru, Pemko harus lebih terbuka dan menjelaskan kondisi riil yang terjadi. Termasuk kata Roni, besaran bantuan yang diberikan kepada masyarakat harus dijelaskan secara akuntabel.

 

"Supaya masyarakat tidak bertanya-tanya dan bingung. Harus jelas, berapa yang dianggarkan dan berapa yang akan diberikan, nilainya harus sama dan tidak menyimpang," ungkapnya.

 

Terlepas keterbatasan anggaran seperti yang dikeluhkan Pemerintah, menurutnya tidak menjadi persoalan sepanjang data yang diberikan akurat dan warga yang terdampak segera merasakan bantuan tersebut.

 

"Sekarang jumlah penanganan anggaran covid baik dari pusat, pemprov maupun pemko belum jelas. Memang adanya indikasi anggaran disunat belum nampak, tapi setidaknya ini diwanti-wanti," bebernya.

 

Supaya masyarakat tidak resah karena dampak dari kebijakan Pemerintah, maka Roni mendesak segera dilakukan pendistribusian bansos.

 

"Paling tidak ada skala prioritas dari data yang dimiliki oleh dinas sosial. Informasinya Dinas sosial sudah punya data," pungkasnya.