Parlemen

Anggota DPRD Pekanbaru ini Sarankan Pemko Bijak Soal Penyaluran Bansos

Anggota DPRD Kota Pekanbaru Krismat Hutagalung
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Polemik persoalan penyaluran bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk masyarakat miskin terdampak covid-19, mendapat kritikan dari Anggota DPRD Kota Pekanbaru Krismat Hutagalung, meski PSBB pertama sudah berakhir, namun kini Pemko menerapkan PSBB tahap II.
 
Agar semua bisa tenang dan kondusif lagi, Pemko Pekanbaru diminta harus bersikap bijak menyikapi masalah yang terjadi. Tentunya tidak membiarkan masalah ini terjadi tanpa ada upaya untuk menjelaskan kepada warga, atau RT/RW selaku perpanjangan tangan Pemko sendiri.
 
"Pastinya kita minta pemko siapa pun yang menjadi juru bicaranya menyampaikan persoalan yang sebenarnya dengan sejelas jelasnya supaya apa, supaya masyarakat paham khususnya penerima bansos covid-19 ini," ujar Krismat, Sabtu (02/05/2020).
 
Krismat juga mengatakan, kisruh masalah bansos ini pemicunya adalah data penerima bansos orang miskin terdampak covid-19. Dari informasinya, data yang diusulkan RT tidak sama dengan jumlah bansos yang datang. 
 
Untuk diketahui, masalah data ini sudah sejak awal DPRD minta Pemko untuk mendata sedetil mungkin, dan bansos itu diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Ditegaskan juga bansos yang disalurkan jangan sampai tumpang tindih.
 
"Dan seharusnya memang data dahulu dimatangkan baru bantuan carikan, lalu disalurkan," tegasnya.
 
Dengan kisruh yang terjadi, Politisi Hanura ini mengaku prihatin, dan kasihan soal lamanya distribusi bantuan, dan pas saat di distribusikan malah ada aksi penolakan pula dari RT/RW karena memang tidak tegas dan khawatir yang dibagi tidak sesuai dengan usulan, dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
 
Maka, saat rapat penganggaran di DPRD Pekanbaru, rapat itu sangat penting dan perlu keseriusan serta cermat agar dana yang dianggarkan lewat pergeseran anggaran kemarin benar-benar dapat dilaksanakan tepat sasaran. 
 
"Ingat ya Pemko, Banggar DPRD itu bukan untuk melegitimasi, harus ada keseriusan untuk memperjuangkan khalayak masyarakat banyak," tuturnya.
 
Makanya, persoalan kemarin itu dimintanya Pemko untuk dapat menerangkan ke publik. Dan jangan lagi melakukan aksi-aksi blunder yang dampaknya tertuju kepala daerah. Harus teliti dan berpedoman pada data dan aturan yang diberlakukan. 
 
"Untuk dirumah saja, mau nya masyarakat itu, tapi bantuannya harus jelas juga sampainya dan kapan," katanya lagi.
 
Krismat juga minta kepada Pemko, karena banyak disalahkan oleh perangkatnya sendiri RT/RW, untuk gentle dengan mengatakan bantuan dari pusat berapa, provinsi berapa dan anggaran kota yang disiapkan untuk covid-19 berapa pula. 
 
"Lalu terangkan juga, dari jumlah yang didapat dibagi berapa KK, siapa yang berhak menerima nya? satu KL dapat berapa, kelurahan berapa dapatnya, dibuat seperti itu, jelas kan," bebernya.
 
"Kalau memang terjadi kesalahan administrasi dalam hal pendistribusian, kasih tahu dan terangkan bantuan itu dalam bentuk komoditi atau uang tunai, semua harus intens disampaikan dan transparan," harap Krismat.
 
Dia juga minta kepada seluruh anggota dewan untuk dapat membantu publikasikan bansos bencana covid-19 ini sampai kepada masyarakat yang menerimanya. Dan diajak juga untuk dapat sama-sama memberi keteduhan dan tidak saling hujat atau cari-cari kesalahan," tuturnya.
 
Jika sudah begini tentu muncul sinergitas DPRD dengan Pemko untuk sama-sama berbuat untuk masyarakat. "Biar terjadi juga hand to hand, bukan seperti sekarang malah banyak yang washing hands," katanya.
 
Kata Krismat, dari persoalan ini langkah penyelesaiannya tidak mencari kesalahan dari pihak manapun. 
 
"Jika Pemko yang salah misalnya dalam melakukan administrasi dan pendataannya, akui salah, dan minta maaf. Lalu perbaiki dan berkoordinasi dengan baik lagi, harus bijak kita. begitu," tandasnya.


[Ikuti GagasanRiau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar