Parlemen

Reses di Tangkerang Timur, Anggota DPRD Pekanbaru Serap Aspirasi Soal Jalan Berlubang

GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zulfahmi SE, Jum'at (26/6) menggelar reses di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya.
 
Dari aspirasi yang diterima salah satunya dari tokoh masyarakat, Syafril Yakub warga RT 02 RW 05 menyampaikan, sejak tahun 2016 Jalan Melur Indah dan Jalan Anggrek Indah, dibiarkan berlubang. 4 tahun lamanya warga mengeluh namun perbaikan infrastruktur tidak terealisasi.
 
Safril menjelaskan, sejak tahun 2016, perbaikan jalan itu sudah dilakukan perencanaan yang matang. Bahkan katanya, usulan itu sudah masuk dalam DPA yang ada di Dinas PUPR Kota Pekanbaru.
 
"Sejak adanya rasionalisasi, maka terpending rencana itu. Padahal 2 titik jalan yang saya sebutkan itu jalan poros, urat nadi transportasi warga yang mengantarkan anaknya ke sekolah," sebut Safril.
 
Jika dikalkulasikan katanya, ada sekitar 500 meter untuk perbaikan 2 titik jalan tersebut. Dengan rincian jalan melur indah kurang lebih sepanjang 350 meter dan anggrek indah sepanjang 150 meter. Dia berharap ada perbaikan aspal hotmix dan perbaikan drainase di tempat itu, agar transportasi berjalan lancar.
 
"Sekarang posisi jalan ditambal oleh masyarakat, bukan pemerintah. Kita minta dewan merealisasikan perbaikan penuh pada anggaran perubahan Pekanbaru," pinta Safril.
 
Sementara, warga lainnya, Susilawati, mengeluhkan persoalan infrastruktur posyandu. Saat ini katanya, posyandu masih menumpang di rumah warga. Dia berharap agar DPRD membantu merealisasikan dan mengusulkan ke pemerintah tentang pendirian posyandu permanen.
 
"Kegiatan posyandu dan PKK bahkan diadakan di rumah warga. Kita juga minta ada semacam pelatihan catering seperti ibu-ibu di daerah lain," ungkapnya.
 
Usulan lain seperti revitalisasi bedah rumah dan bantuan peralatan olahraga juga diminta oleh konstituen politisi Partai Hanura itu.
 
Menanggapi persoalan itu, Zulfahmi sejak ditetapkannya bencana non alam dan intruksi dari pemerintah pusat hingga di daerah, seluruh kegiatan terutama yang menyangkut infrastruktur digeser untuk penanganan Covid-19.
 
"Seluruh kegiatan pembangunan terpending. Karena pemerintah tengah fokus menangani wabah Covid-19. Kita tahu, sejak adanya wabah covid-19 sektor usaha dan perekonomian lumpuh dan berdampak pada keuangan daerah," kata Zulfahmi.
 
Meski begitu, usulan dari masyarakat tetap di prioritaskannya. Terutama yang menyangkut perbaikan jalan. Meskipun pada saat ini, realisasi kegiatan fisik tertunda dan akan masuk di tahun 2021.
 
Untuk masalah pelatihan UMKM, pihaknya akan mencoba berkoordinasi dengan Komisi II yang membidangi. Sebab, saat ini dirinya tidak membidangi masalah tersebut.
 
"Kita upayakan berkoordinasi melalui anggota Fraksi kita yang duduk di Komisi II. Terpenting, kelompok usaha ini terdaftar," tandasnya.


[Ikuti GagasanRiau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar