GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Komisi IV DPRD Pekanbaru menggelar hearing bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Selasa (13/10/2020) di ruang Komisi IV. Rapat dipimpin Ketua Komisi IV Sigit Yuwono beserta anggota lain.

 

Sementara itu, dari Dinas PUPR dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PUPR Indra Pomi Nasution serta didampingi kepala bidang dari OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru.

 

Dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) tersebut membahas tentang Anggaran Perubahan yang akan diprioritaskan dalam penanganan jalan rusak dan banjir di Kota Pekanbaru.

 

Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengatakan bahwa jalan rusak dan penanganan banjir akan menjadi prioritas.

 

"Prioritas kita kedepan itu yang pertama adalah perbaikan jalan rusak dan penanganan banjir yang banyak menjadi sorotan dari Komisi IV. Kami akan fokus menangangi ini dalam kurun waktu tiga bulan kedepan," ucapnya.

 

Ditambahkan Indra Pomi, APBD-P mengalami pengurangan terkait recofusing anggaran Covid-19 dan mengatakan kegiatan operasional akan terjadi pada November dan Desember.

 

"Dalam APBD-P ini mengalami pengurangan anggaran dari Rp 301 M menjadi Rp 270 M. Jadi operasionalnya mungkin terjadi pada November dan Desember. Total jumlah titik jalan rusak di Pekanbaru ada 39, dan semua titik itu sudah dikoordinasi dengan nasional agar dapat membantu pembiayaan," terangnya.

 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Rois meminta kepada Dinas PUPR segera merealisasikan aspirasi masyarakat terkait jalan rusak. Hal tersebut agar masyarakat tidak memandang DPRD hanyalah omong kosong.

 

"Jadi sebenarnya kita ingin memastikan bahwa telah tiga kali reses untuk serap aspirasi masyarakat, dan untuk reses selanjutnya jangan sampai pesakitan dan tidak menjadi perbincangan dimata masyarakat. Intinya ketika usulan dari masyarakat yang sampai ke DPRD harus diakomodir dan direalisasikan. Soalnya kondisi sulit sekarang mulai berkurang," ungkapnya.

 

Jika tidak direalisasi, Rois menyebut sebagai wakil rakyat tidak akan pernah bosan untuk mendorong agar Pemko Pekanbaru dapat merealisasikan suara masyarakat perihal jalan rusak dan banjir.

 

"Apabila tidak dikerjakan, maka kita akan coba lagi dan mengevaluasi masalahnya apa. Jadi kita sebagai wakil rakyat mengingatkan kepada Dinas PUPR untuk diprioritaskan dan segera direalisasikan. Kita masih ada waktu dan DPRD tidak akan bosan untuk mendorong suara masyarakat agar dapat terealisasi," tutupnya.

 

Sebelumnya juga  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru mencatat, dari total 2.117 kilometer jalan yang menjadi tanggungjwab pemerintah kota, sekitar 30 persen di antaranya masih dalam keadaan rusak.

 

Kepala Dinas PUPR Pekanbaru Indra Pomi Nasution menyebutkan, kerusakan jalan tersebut bervariasi mulai dari rusak sedang hingga rusak berat.

 

Disampaikannya, sebagian besar kondisi ruas jalan yang masuk dalam kategori rusak tersebut kebanyakan berada di wilayah Kecamatan Tampan dan Tenayan Raya.

 

Kemudian jalan rusak juga banyak ditemui di wilayah yang menjadi langganan banjir, seperti Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan lainnya.