GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama ST, mempertanyakan urgensi wacana pembangunan Tugu Roda Terbang di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru di tengah pandemi covid-19.

"Urgensi tugu ini seperti apa, di masa pandemi saat ini Pemko sebaiknya lebih jeli melihat prioritas yang mana dulu. Apalagi tugu ini anggarannya cukup besar. Mudah-mudahan hal ini bisa mnjadi pertimbangan," kata Ginda, Rabu (17/2/2021).

Ginda mengatakan bahwa Tugu Roda Terbang belum pas dibangun oleh Pemko Pekanbaru. Pasalnya, pembangunan tugu tersebut dikerjakan di masa pandemi covid-19.

 "Kalau memang itu banyak kemaslahatan ke masyarakat, ya kenapa tidak. Namun, kita lihat dulu konteksnya dari pandemi saat ini. Apakah pandemi ini berkurang atau makin tinggi. Seperti itu kita melihatnya dari sisi masyarakat," terangnya.

Politisi Gerindra ini meminta Pemko Pekanbaru untuk mempertimbangkan kembali pembangunan Tugu Roda Terbang yang digadang-gadang akan menjadi destinasi dan ikon bagi Kota Pekanbaru.

"Menurut saya, coba dipertimbangkan kembali. Tetapi kita kemarin sudah komunikasi dengan Dinas PUPR, itu bukan untuk ikon saja, namun ada hal-hal yang memberikan edukasi buat masyarakat," pungkasnya. 

Sebelumnya juga terkait rencana pembangunan Tugu Roda Terbang, dikritisi oleh Robin Eduar anggota DPRD Kota Pekanbaru menegaskan kepada PUPR Kota Pekanbaru untuk menunda pembangunan tersebut. Karena menurut Robin pembangunan tugu tersebut tidak menguntungkan masyarakat.

"Saat ini kita tengah menghadapi masa pandemi Covid-19, yang paling mendesak itu menghadapai dan menangani pandemi Covid-19 itu," kata Robin, Senin (8/3/2021).

Menurut anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru ini, dibanding membangun tugu yang hanya untuk memperindah Komplek Perkantoran Tenayan Raya, baik halnya Pemko Pekanbaru fokus untuk melakukan vaksin kepada masyarakat agar terhindar dari Covid-19.

"Selain itu Pemko juga harus memikirkan bagaimana untuk meningkatkan perekonomian dari masyarakat ini, jika ingin membangun tugu gunakan dana CSR dan jangan gunakan dana APBD," katanya.

Politisi PDIP ini menegaskan bahwa anggaran pembangun tugu roda terbang tidak ditemukan oleh Komisi IV, padahal sebelumnya Kadis PUPR Pekanbaru Indra Pomi mengklaim sudah memasukan anggaran pembangunan Tugu Roda Terbang didalam APBD murni sebesar Rp.6miliar.

"Gak ketemu (anggaran), karena itu tidak ada dibahas oleh Komisi IV di tahun 2021 ini," sebutnya.

Diketahui sebelumnya Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi menyebut bahwa Tugu Roda Terbang tersebut sebelumnya sudah di desain oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Tak hanya itu, Pemko juga telah mendesain beberapa bundaran serta persimpangan yang ada di Pekanbaru.

"Pembangunan tergantung penganggaran, mana tau ada dari pihak swasta melalui CSR atau mungkin dari APBD Pekanbaru sendiri," katanya, Rabu (3/3/2021).

Untuk Tugu Roda Terbang, Pomi mengatakan pembangunanya sudah direncanakan sejak tahun 2019. Selanjutnya pembangunan tugu tersebut dimasukan kedalam anggaran tahun 2020 kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Namun karena Revocusing atau pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19, pembangunan Tugu Roda Terbang tidak jadi dibangun.

"Di tahun ini (2021) kita coba anggarkan lagi, kalau memungkinkan kita akan bangun. Ada di APBD murni 2021, anggarannya kurang lebih ada Rp.6miliar," pungkasnya.

Sebelumnya juga, anggota dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Mulyadi mengkritisi program Pemko Pekanbaru dalam upaya membangkitkan ekonomi bagi masyarakat UMKM. Pasalnya, sampai saat ini belum nampak upaya itu. 

"Kita pertanyakan apa program Pemko untuk membangkitkan ekonomi itu terutama UMKM, " kata Mulyadi kepada wartawan, Minggu (28/2/2021). 

Mengapa ini menjadi pertanyaan? Mulyadi menegaskan, karena sampai saat ini pelaku-pelaku UMKM masih banyak menunggu dukungan Pemko agar segera lepas dari paceklik yang disebabkan oleh wabah virus corona. "Harus didata pelaku-pelaku UMKM ini," sebutnya. 

Tidak hanya itu, Anggota DPRD yang sudah dua periode ini juga, ingin mengatahui soal anggaran yang disiapkan untuk membantu pelaku-pelaku UMKM. Dinilai ini sangat penting untuk melihat keseriusan dari Pemerintah sendiri membantu rakyatnya. 

"Berapa persen APBD yang di alokasikan kesana (bantu UMKM, red). Ini harus jadi prioritas. Karena ini jadi bukti serius atau tidaknya Pemko membangkitkan ekonomi masyarakat dalam masa covid ini," pungkasnya.

Untuk diketahui, selama masa pandemoi COVID-19 ini daya beli masyarakat mengalami penurunan, dan sangat berdampak terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Para pelaku sektor UMKM di Indonesia mengalami penurunan penjualan hingga 55% selama masa pandemi, berdasarkan data crisis center Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Penurunan ekonomi ini dinilai berbahaya karena menciptakan pengangguran global yang besar, dan akan menurunkan daya beli sehingga dapat berakibat pada kemiskinan dan kelaparan. Seperti yang diprediksi Bank Dunia, kemiskinan di seluruh dunia diperkirakan akan mencapai lebih dari 100 juta orang pada akhir tahun ini.