GagasanRiau.Com Pekanbaru - Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau, Bank Riau Kepri dinilai perlu dilakukan inovasi dan penyegaran agar terus bisa terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus untuk pengembangan BUMD ini kedepannya.

Komisi C DPRD Riau sebagai lembaga pengawas yang membidangi masalah BUMD dan Bank Riau Kepri menjadi salah satu mitra kerjanya, melakukan studi banding ke Bank DKI beberapa hari lalu, bersama dengan pihak Bank Riau Kepri.

Studi banding yang dilaksanakan tersebut merupakan salah satu upaya dalam pengembangan BUMD yang bergerak di bidang perbankan. Dengan belajar pada BUMD yang bergerak dibidang yang sama di provinsi lain, diharapkan Bank Riau Kepri akan mampu bersaing dengan perbankan lainnya yang sudah lama maju.

Ada pun rombongan Komisi C DPRD Riau yang ikut di antaranya adalah, Aherson, Yulianti, Ilyas HU, Rosfian, Supriati, Sewitri, Soniawati, Husaimi Hamidi, dan juga didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Manahara Manurung.

Ketua Komisi C DPRD Riau, Aherson mengatakan, sebagai perbankan milik daerah, Bank DKI memiliki aset yang cukup besar, yakni mencapai Rp 50 triliun. Dari jumlah tersebut, 75 persen di antaranya merupakan dana masyarakat umum, sedangkan 25 persen lainnya merupakan dana milik pemerintah.

“Artinya, dana milik rakyat lenih besar ketimbang pihak pemerintah yang ditabungkan di bank tersebut. Jika pemerintah menarik uangnya untuk keperluan, maka keuangan di perbankan tersebut tidak akan kekurangan dan mereka tetap stabil,” kata Aherson, Selasa (14/6).

Selain itu, hal baik lainnya yang perlu ditiru menurut Aherson adalah, penempatan orang-orang professional untuk memimpin di berbagai bidang. Menurut Aherson, di sana mereka memilih mantan-mantan direksi dan komisaris dari bank-bank nasional yang cukup terkenal.

“Semuanya merupakan orang yang berpengalaman dibidang perbankan. Bagi mereka yang peling utama itu adalah kemajuan bank daerah. Tidak ada karena kedekatan atau faktor lainnya,” imbuhnya.

Selain itu, dikatakan Aherson, di sana juga sudah memiliki sistim menejemen standar keuangan yang jelas, dan semuanya berbasis komputerisasi, dan sistim online. Sehingga, penggajian atau pun pajak-pajak dan sistim keuangan lainnya juga dengan sistim online.

“Sebagai inovasi dan pengembangan, mereka juga memiliki produk-produk yang dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Karena itu, masyarakat merasa selalu membutuhkan keberadaan bank tersebut,” ulasnya.

Komisi C DPRD Riau bersama Bank Riau Kepri juga mempelajari soal penggajian yang diperuntukkan bagi pejabat-pejabat di Bank DKI. Dikatakan Aherson, disana tidak ada terjadi kesenjangan yang tinggi dalam penggajian.

“Soal nomirasi gaji, gaji mereka tidak gemuk. Penggajian mereka diukur dengan indikator, dari tingkat kesejahteraan pegawai. Sehingga kesenjangannya tidak tinggi,” tuturnya.

Jumlah gaji tersebut menurut Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau ini, tidak bisa diubah-ubah lagi, karena sudah menjadi aturan yang masuk dalam bundelan buku, walau pun melalui RUPS.

“Misalnya dalam RUPS gaji dinaikkan, itu tidak boleh, karena itu sudah menjadi harga mati,” jelasnya.

Nomirasi gaji di perbankan menurutnya tidak ada yang sampai 50 persen, tapi di Bank Riau Kepri malah sampai 70 persen. “Tidak ada perbankan yang seperti itu. Kita mau cari provit yang besar, kalau seperti itu bisa habis kita, tidak ada bank yang sperti itu,” imbuhnya.

Selain itu, terkait persoalan pensiun, menurut Aherson pihaknya juga mendapat kabar beberapa waktu lalu soal direksi yang pensiun juga dibayarkan uang pensiunnya. Bahkan juga menurutnya menggunakan anggaran Rp 20 juta per orang.

“Mestinya uang pensiun sudah tidak dibayarkan lagi, karena pesangonnya sudah dibayarkan. Kita berharap kedepan direksi tidak lagi menggunakan anggaran pensiun tersebut, karena ini demi BUMD kita,” tuturnya.

Reporter Sutan Rang Kayo