Parlemen

Pemko Pekanbaru Berencana Potong Gaji THL, Dinilai Tidak Manusiawi

Ilustrasi (net)

GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Adanya pemotongan gaji Tenaga Harian Lepas (THL), Doni Saputra Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru menegaskan bahwa Komisi I tidak sepakat dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Rencananya Pemko Pekanbaru akan memotong gaji para Tenaga Harian Lepas (THL) sebesar 25 sampai 50 persen.

"Ini sangat tidak wajar, gaji THL itu paling hanya Rp1,7 juta. Kalau mau dipotong sampai 50 persen, apa yang mau mereka dapat lagi," kata Doni, Senin (27/9/2021).

Daripada memangkas honor milik THL karena defisit anggaran yang saat ini dialami Pemko Pekanbaru, Doni menegaskan kepada Pemko untuk menghentikan segala pengerjaan proyek yang tidak langsung menyentuh kepada masyarakat.

"Seharusnya dengan keadaan darurat seperti sekarang dari pada memotong gaji THL, bagus ditunda dulu pembangunan-pembangunan," tegasnya.

Lanjut politisi PAN ini, dia menegaskan Komisi I DPRD Pekanbaru akan menyikapi isu ini agar Pemko Pekanbaru tidak jadi memotong gaji dari para THL yang ada di lingkup Sekretariat Pemko Pekanbaru.

"Kasihan kita, janganlah dipotong," tegasnya.

Senada dengan Doni, M. Rawa El Amady, yang merupakan pengamat kebijakan publik Riau juga tidak setuju dengan adanya persoalan ini, sebab menurutnya di pandemi Covid-19 tak masuk dalam logika.

"Logikanya di masa pandemi ini kurang manusiawi memotong hak pegawai kecil," katanya saat dihubungi melalui WhatsApp oleh GAGASANRIAU.COM.

Menurutnya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru seharusnya memikirkan THL karena ini merupakan hal utama yang harus diperhatikan.

"Kalau dana di refocusing ke dana covid, harusnya dana untuk pekerja kecil harus tetap diutamakan. Kalau belum mampu bayar sekarang nanti dibayar setelah dana pusat turun. Janganlah dana pekerja kecil itu dipotong," jelasnya.

Adanya keputusan Pemko ini ia dengan terus terang menolak pemotongan gaji THL, karena gaji para pekerja ini tidaklah begitu banyak.

" Ya tidak setuju, karena dana untuk THL itu kecil, sebab tindakan yang di ambil Pemko tindakan yang tidak manusiawi," pungkasnya.


[Ikuti GagasanRiau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar