Ada sejumlah program prioritas yang saat ini ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim). Namun Komisi IV meminta kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi fokus utama, agar segera direalisasikan. Baik secara administrasi maupun pengerjaan di lapangan.

Usai rapat, Kepala Dinas Perkim Kota Pekanbaru Mardiansyah menyampaikan bahwa ada sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan di tahun anggaran 2023. Diantaranya, penanganan infrastruktur kawasan lingkungan seperti perbaikan jalan lingkungan dan saluran drainase.

Untuk anggaran, Dinas Perkim Kota Pekanbaru di tahun 2023 ini sendiri mendapat sebesar Rp 156 Miliar.

"Sebagian besar, anggaran kita habis sebesar Rp83 M untuk penyelesaian infrastruktur skala lingkungan. Baik jalan lingkungan, drainase, penyediaan air bersih dan kegiatan operasional pemeliharaan seperti pembersihan parit-parit di lingkungan masyarakat," paparnya.

Mardiansyah menambahkan, kegiatan Dinas Perkim Kota Pekanbaru lain yang menjadi prioritas di tahun 2023 adalah program padat karya bersama organisasi masyarakat setempat (OMS) di 15 kecamatan.

"Untuk pelaksanaan program padat karya, kita prioritaskan anggarannya itu akan ada daerah banjir skala lingkungan, itu akan kita tangani," ujarnya.

Selain itu, Dinas Perkim Kota Pekanbaru di tahun 2023 ini juga mendapatkan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemprov Riau untuk pembangunan 50 unit rumah layak huni (RLH).

"Selain masalah jalan dan drainase, kita juga mendapatkan Bankeu dari Pemprov Riau sebanyak 50 rumah layak huni. Di tahun ini akan kita jalankan," terang Mardiansyah.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Nurul Ikhsan mengatakan ada beberapa catatan dan poin dalam rapat. Salah satunya mendesak Dinas Perkim Kota Pekanbaru untuk dapat segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat. Terutama, penyelesaian masalah drainase yang ada di Kota Pekanbaru.

"Jangan sampai permukiman-permukiman di Pekanbaru ini terendam dan tergenang banyak air. Anggaran itu sudah menjadi DPA, jadi kita mendesak Dinas Perkim untuk segera melaksanakan kegiatan yang sifatnya menyentuh masyarakat," tegas Nurul.

Nurul meminta Dinas Perkim Kota Pekanbaru untuk dapat memaksimalkan anggaran Rp5,6 Miliar untuk kegiatan yang dilakukan organisasi masyarakat setempat (OMS) pada 15 kecamatan.

"Ya, kegiatannya masih seputar infrastruktur. Terutama masalah genangan air, jadi mana skala prioritas thd bisa terjadinya banjir," ucapnya.

Politisi Gerindra ini juga menyoroti anggaran operasional pemeliharaan (OP) yang dimiliki Dinas Perkim Kota Pekanbaru di tahun 2023 ini berjumlah sebesar Rp 20 Miliar.

Dinas Perkim Kota Pekanbaru pun diingatkan agar dapat berhati-hati dalam menggunakan anggaran OP tersebut supaya pemanfaatan anggaran di Dinas Perkim Kota Pekanbaru tidak tercampur aduk dengan OPD lain.

Sebab, Dinas Perkim dan Dinas PUPR Kota Pekanbaru sama-sama memiliki anggaran OP.

"Anggaran OP ini harus betul-betul tepat sasaran, jangan sampai nanti kegiatan OP itu hanya berupa tambal sulam saja atau poles-poles saja tapi hasilnya tidak bertahan lama akibatnya mubazir anggaran itu," tutup Nurul.

Komisi IV juga menyoroti anggaran Rp5,6 miliar di Dinas Perkim yang mana anggaran tersebut untuk kegiatan OMS pada 15 kecamatan. Selain itu, juga dialokasikan dana Operasional Pemiliharaan (OP) sebesar Rp20 miliar pada Dinas Perkim Pekanbaru.

"Untuk anggaran OP ini memang cukup besar yakni Rp20 miliar, makanya tadi kita ingatkan agar hati-hati dalam penggunaan anggaran. Terpenting pengerjaan tidak asal-asalan. Besarnya anggaran yang dialokasikan diharapkan bermanfaat dan tepat sasaran, serta tidak timpang tindih dengan opd lainya," pungkas Nurul.

Sebagai mitra kerja komisi IV DPRD Pekanbaru. Kepala Dinas Perkim Mardiansyah beserta jajaran tampak hadir memenuhi undangan hearing bersama komisi yang membidangi soal infrastruktur dan penbangunan ini.

Pada tahun 2023, Dinas Perkim Pekanbaru mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp156 miliar. Diperuntukkan sejumlah program prioritas yang harus dilaksanakan, Rp83 miliar di antaranya dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur berskala lingkungan.

Program padat karya bersama OMS serta pembangunan 50 unit rumah layak huni yang merupakan bantuan dari Pemprov Riau.

Kepala Dinas Perkim Pekanbaru, Mardiansyah mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dana operasional pemeliharaan (op), untuk parit dan drainase lingkungan. Ditegaskannya, pekerjaan Dinas Perkim dan Dinas PUPR Pekanbaru tidak saling tumpang tindih.

"Ada beberapa kegiatan prioritas yang akan kita kerjakan tahun ini. Dari anggaran yang ada di Perkim Rp83 miliar di antaranya dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur berskala lingkungan," sebutnya.

"Untuk pengerjaan tentu tidak akan tumpang tindih. Pasalnya Perkim dan PUPR punya kategori pengerjaan masing-masing. Di mana untuk PUPR mengerjakan jalan-jalan dengan lebar enam meter kertas sementara Perkim dengan lebar jalan enam meter ke bawah," sambungnya.