GagasanRiau.Com Pekanbaru - Otonomi Daerah yang sejatinya akan menggerakan roda pembangunan lebih massif dan mandiri, masih menjadi beban bagi daerah yang minim anggaran. Seperti yang diungkapkan oleh Kementerian Dalam Negeri mencatat 60 persen kabupaten/kota diseluruh Indonesia tidak mampu memikul beban pembangunan di wilayah otonomi.

"Hasil evaluasi dari seluruh Indonesia diperoleh beratnya tugas otonomi selama ini menyebabkan masih banyak kabupaten/ kota yang memang uangnya tak cukup memikul semua tugas," kata Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro di Pekanbaru saat Rapat Koordinasi gubernur dengan bupati/walikota se-Provinsi Riau dalam rangka penyerahan personil, sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) sebagai implikasi UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kamis (29/9/2016).

Suhajar Diantoro menjelaskan beratnya beban yang ditanggung wilayah otonomi sangat dirasakan daerah karena kemampuan keuangan mereka yang minim, tidak bisa membiayai pembangunan fasilitas dan infastruktur dasar selama ini.

"Karena itu kalau anda pergi ke daerah-daerah masih ada jalan yang rusak dan sekolah yang belum sempurna," tegasnya.