GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pekanbaru meminta kepada wali Kota untuk melakukan evaluasi terhada kinerja kadis DLHK dikarenakan bobroknya manajemen pengelolaan sampah di kota Pekanbaru.

 

Evaluasi ini tidak hanya untuk pengelolaan sampah saja tetapi juga terkait nasib para buruh pekerja kebersihan yang ada di kota pekanbaru, dan proses pelelangan terhadap pihak ketiga dalam pengelolaan sampah.

 

Ketua Umum HMI cabang Pekanbaru, Tommy Pradana Rezkondani mengatakan, salah satu penyebab buruknya manajemen pengelolaan sampah yang terjadi di karenakan lambatnya pihak DLHK dalam melakukan pelelangan terhadap pihak ketiga yang sampai hari ini proses pelelangan itu belum kunjung selesai.

 

"Inilah bentuk menyebabkan menumpuknya sampah dimana-mana, sedangkan kontrak sudah selesai per 31 Desember 2020 lalu," sebutnya.

 

Lebih lanjut Tommy mengatakan, terlambatnya proses pelelangan ini berimbas pada pekerja kebersihan yang sudah putus kontrak nya, "bagaimana nasib mereka mereka ini. Pihak DLHK seakan akan anteng-anteng saja dengan kondisi seperti ini," cetusnya.

 

Ia juga menambah kan, seharusnya ketika kontrak kerja ini berakhir pada Desember 2020 lalu, mengapa tidak dilakukan pelelangan kontrak pada bulan Oktober atau November tahun lalu sehingga persoalan persoalan seperti sekarang ini tidak terjadi. Ini bukan hanya merugikan para pekerja kebersihan yg habis kontrak nya tetapi merugikan masyarakat kota Pekanbaru dengan sampah sampah yang menumpuk di jalanan. 

 

"Dan sekali lagi kami tegaskan kepada pemerintah kota pekanbaru untuk mengevaluasi kepala Dinas DLHK agar manajemen dalam pengelolaan sampah serta kontrak kerja agar lebih maksimal sehingga tidak menjadi polemik yang selalu terjadi," tutupnya.