"Saya pikir Bupati Wardan harus menjalankan regulasi dalam pemulihan ekonomi kerakyatan," kata Zainal, Selasa (10/5).

Proses pemulihan ekonomi, kata Zainal, tentu terhambat dengan masalah klasik, yakni pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, serta migitasi dampak perubahan iklim terhadap perkebunan kelapa rakyat.

"Kita berharap Bupati memprioritas pembangunan infrastruktur," ungkapnya.

"Ini harus menjadi perhatian dan prioritas pemerintah dengan mendahulukan kepentingan masyarakat banyak," sambungnya.

Dikatakan Zainal lagi, upaya mendukung program pemulihan ekonomi, hendaknya pemerintah mengekspos progres perbaikan ekonomi seberapa persen triwulan ini dalam upaya peningkatan ekonomi.

Untuk memfokuskan pembangunan infrastruktur, saat ini dependensi atau ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah sangat besar. Maka pemerintah diminta untuk mengurangi alokasi anggaran untuk pandemi.

"Pemerintah harus fokus jika ingin perekonomian masyarakat kembali stabil," 

Lebih lanjut Zainal berpendapatan, untuk mempercepat pemulihan ekonomi, diperlukan pelibatan banyak pihak, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, kepala daerah juga diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, baik perbaikan kebun kelapa masyarakat serta mengaktifkan kawasan wisata.

"Perbaikan kebun masyarakat juga sangat penting," ucapnya.

Ekonomi Bangkit, Perlu Strategi dan Inovasi Kepala Daerah

Hantaman pandemi mempengaruhi makro sosial-ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang negatif, kesempatan kerja yang terbatas, kemiskinan meningkat.

Maka dari itu, kata Zainal, dependensi atau ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam meningkatkan ekonomi sangat besar, perlunya strategi dan inovasi.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki perekonomian daerah, maka setiap jalur pertumbuhan ekonomi harus didorong karena mempunyai daya ungkit yang besar untuk menggerakkan kembali perekonomian.

“Untuk menggapai itu semua, tentunya dituntut kinerja pemerintah untuk membangun trobosan dan strategi," sebut Zainal.

Strategi dan inovasi yang dilakukan, papar Zainal, diantaranya memperbaiki regulasi dan birokrasi dalam mempercepat realisasi bantuan subsidi tunai maupun non tunai, dan memberikan bantuan modal UMKM.

"Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemangku kepentingan harus tepat sasaran dalam menggerakkan pelaku usaha kecil," 

Ini harus direalisasikan, paparnya lagi, karena sepanjang pandemi memberikan dampak buruk bagi UMKM, padahal UMKM merupakan pilar terpenting dalam perputaran perekonomian masyarakat Inhil. 

"Pemerintah melalui dinas terkait harus fokus membantu pelaku UMKM dengan menyediakan sejumlah bantuan dan tambah usaha modal," harapnya.

Bukan hanya memberikan modal usaha, dinas terkait harus mampu memotivasi dan memberikan pembinaan dalam menumbuh-kembangkan berbagai gagasan/ide usaha baru dalam memanfaatkan SDA laut dan darat yang dapat pemecah persoalan sosial-ekonomi.

"Strategi ini untuk keluar dari resesi ekonomi, agar pelaku usaha memiliki modal untuk membangun kepercayaan sehingga mereka memiliki kekuatan untuk menjalankan roda usahanya," tutupnya.