GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Corporate Social Responsibility (CSR) istilah yang sering terdengar, terutama yang berkaitan dengan perusahaan. CSR adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi.
Biasanya CSR banyak dikelola oleh pemerintah daerah dimana tempat sebuah perusahaan beroperasi.
Untuk di Riau, salah satu dana CSR yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Riau adalah milik perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni Bank Riau Kepri Syariah.
Dana CSR ini jumlahnya bisa sampai dengan milyaran rupiah nilainya dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah pemerintahan daerah setempat.
Lantas, buntut dari kekecewaan Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution soal adanya pemotongan anggaran dana CSR bantuan untuk masjid oleh BRK Syariah diduga atas intruksi Gubernur Riau Syamsuar dalam dua hari belakangan ini, Aparat Penegak Hukum (APH) baik kejaksaan maupun kepolisian diminta untuk mengendus soal penggunaan duit segar tersebut.
Desakan agar pengelolaan dana CSR itu diusut penegak hukum disampaikan oleh Zulkarnain Kadir, praktisi hukum Riau. Menurut Zulkadir panggilan akrab pengacara senior ini, pengelolaan dana CSR ini kurang menjadi perhatian penegak hukum, padahal nilai fantastis jika ditelisik.
"KPK, jaksa, Polri harus memeriksa dana CSR yang dikelola Pemprov Riau tersebutm darimana dan diperuntukkan apa kemana saja duit tersebut, bisa saja digunakan untuk kepentingan pribadi elit-elitnya, atau digunakan untuk kepentingan partai politik bahkan untuk keluarga pejabatnya " tegas Zulkadir kepada Gagasan, Senin (10/4/2023) di Pekanbaru.
Karena tegas Zulkadir lagi, penggunaan dana CSR ini mudah sekali untuk disalahgunakan oleh elit-elit pejabat lantaran laporannnya bisa saja dimanipulasi.
"Fokus APH juga untuk mengendus pengolaan dana CSR tersebut, jangan hanya berfokus pada proyek-proyek dari APBD saja " ujar Zulkadir.
Tulis Komentar