GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU — Bumi Lancang Kuning diawal tahun yang belum genap tiga bulan kalender 2026 berjalan, sudah menunjukkan tanda-tanda kegentingan ekologis.
Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Provinsi Riau mencatat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) telah mengepung 11 dari 12 kabupaten/kota di wilayah tersebut.
BPBD Riau mengungkapkan data terbaru menunjukkan luasan lahan yang hangus telah menembus angka empat digit, yakni 1.041,74 hektare.
Kondisi ini menjadi sinyalemen buruk bagi efektivitas pencegahan di tingkat tapak, meski status siaga darurat Karhutla baru saja diketuk palu.
Pelalawan: Episentrum Api
Kabupaten Pelalawan menjadi sorotan paling tajam dalam laporan kali ini. Wilayah yang kerap menjadi langganan kabut asap ini menyumbang angka kebakaran paling fantastis, yakni 612,30 hektare—lebih dari separuh total kebakaran di seluruh provinsi.
Kepala Bidang Kedaruratan Jim Gafur mewakili Kepala BPBD Damkar Riau, M. Edy Afrizal, merincikan bahwa sebaran api kini nyaris merata dari pesisir hingga daratan.
Selain Pelalawan, Bengkalis membuntuti dengan luas lahan terbakar mencapai 201,01 hektare, disusul Indragiri Hilir (64,70 hektare), dan Siak (63,53 hektare).
Bahkan, ibu kota provinsi, Pekanbaru, dan kota industri Dumai tak luput dari jilatan api dengan luasan masing-masing 14,08 hektare dan 30,52 hektare.
Hotspot Meledak, Fire Spot Mengancam
Meski tim gabungan mengklaim kondisi saat ini mulai terkendali, data satelit menunjukkan potensi ancaman yang jauh dari kata usai.
Jim Gafur mengungkapkan setidaknya terdeteksi 1.849 hotspot (titik panas) di seluruh Riau, dengan 128 fire spot (titik api) yang sudah terkonfirmasi.
"Hingga saat ini sudah 11 daerah di Riau ditemukan terjadi Karhutla," ujar Jim, Sabtu, 21 Februari 2026 dikutip dari riaupos.jawapos.com.
Klaim bahwa kebakaran "sudah bisa ditangani" berkat bantuan guyuran hujan beberapa hari terakhir dinilai banyak pihak hanyalah napas lega sesaat.
Tanpa penegakan hukum yang progresif dan pengawasan ketat terhadap konsesi perusahaan serta lahan masyarakat, hujan hanya akan menjadi penunda bencana tahunan yang tak kunjung usai.
Pertaruhan Status Siaga Darurat
Kini, pertaruhan besar ada pada pundak Tim Satgas Gabungan yang terdiri dari TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga kelompok masyarakat. Penetapan status Siaga Darurat Karhutla seharusnya bukan sekadar rutinitas administratif di atas kertas.
Publik kini menanti apakah kolaborasi dengan pihak korporasi—yang kerap kali namanya muncul dalam daftar pemilik lahan terbakar—benar-benar berjalan efektif atau sekadar formalitas di balik seragam patroli.
Jim Gafur berharap penanganan bisa lebih maksimal dengan ditariknya tuas siaga darurat ini. Namun, dengan angka seribu hektare di awal tahun, Riau seolah sedang menabung bara yang siap meledak saat musim kemarau mencapai puncaknya.
