GAGASANRIAU.COM, SIAK - Publik disuguhi sebuah pengakuan mengejutkan yang datang dari Bupati Siak, Afni Zulkifli. Alih-alih memamerkan prestasi atau peningkatan kinerja birokrasi, sang bupati justru tampil ke publik dengan "curhatan" tentang bobroknya kedisiplinan anak buahnya.
Tak tanggung-tanggung, hampir 100 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya terdeteksi bolos kerja massal.
Fenomena ini memicu tanda tanya besar bagi publik.
Pasalnya, sejak Afni menjabat, bukannya kedisiplinan yang mengencang, justru ditemukan oknum ASN yang nekat tidak masuk kerja hingga 100 hari.
Pertanyaannya: Mengapa di bawah kendali Afni, birokrat Siak seolah kehilangan rasa takut terhadap sanksi?
Dikutip dari riaupos.jawapos.com disebutkan bahwa sejak Afni menjabat sampai sekarang, ada yang sudah tidak masuk 98 hari, bahkan ada yang 100 hari lebih.
Anggaran Triliunan yang Sia-sia
Afni mengungkit bahwa APBD Siak harus merogoh kocek hingga Rp1,1 triliun lebih setiap tahunnya hanya untuk membayar gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
Angka fantastis ini, menurutnya, harus dijaga agar tidak terjadi kebocoran.
Namun, narasi "menjaga APBD" ini terasa kontradiktif dengan realita di lapangan. Publik justru melihat adanya pembiaran yang berlarut-larut.
Jika seorang pegawai bisa absen hingga 100 hari tanpa tindakan tegas di awal, maka efektivitas manajerial sang bupati patut dipertanyakan.
Karena sebagai kepala daerah, Afni memegang tongkat komando eksekutif, bukan sekadar kritikus atau pengamat birokrasi.
Pembiaran atau Lemahnya Wibawa?
Langkah Afni yang memilih jalur "sosialisasi" dan "pembinaan" bagi ASN yang sudah membolos berbulan-bulan dinilai terlalu lunak.
Sesuai aturan disiplin pegawai, absen 10 hari berturut-turut atau 28 hari secara akumulasi sudah cukup sebagai tiket pemberhentian.
Kondisi di mana hampir 100 ASN berani bolos massal di bawah hidung bupati menunjukkan adanya degradasi wibawa kepemimpinan.
Harusnya, publik disuguhi laporan tentang berapa banyak ASN yang telah dipecat demi menyelamatkan uang rakyat, bukan sekadar imbauan untuk "rajin mengisi absen".
Jika dalam masa kepemimpinannya para pelayan publik ini justru makin malas mengantor, maka yang bermasalah bukan sekadar mentalitas pegawainya, melainkan sistem pengawasan dan ketegasan sang pemimpin tertinggi di Siak.
Rakyat kini menagih. Apakah Rp1,1 triliun uang pajak akan terus mengalir ke kantong "ASN gaib", atau bupati punya nyali untuk membersihkan birokrasi dari para benalu?
