Gagasanriau.com Pekanbaru-Dari total Rp 8,8 triliun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni Provinsi Riau diperkirakan akan mengalami Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) mencapai Rp.5 triliun secara persentase serapannya berkisar 20-30 persen demikian asumsi yang disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan hasil rapat pendapat komisi dengan dinas terkait.

"Implementasi serapan tidak dilakukan dengan baik, perkiraan semula silpa hanya Rp2 triliun. Tapi setelah rapat dengar pendapat kita prediksi nanti Rp5 triliun. Ini bahaya sekali karena APBD 2015 sudah disahkan Rp10,7 triliun dengan silpa Rp2 triliun oleh dewan sebelumnya," kata legislator Komisi D DPRD Riau bidang infrastruktur, Yusuf Sikumbang di Pekanbaru, Senin (3/11/2014).

Dia mengatakan, rapat dengar pendapat itu dilakukan komisinya dengan Dinas Bina Marga, Cipta karya dan Perhubungan. Dua dinas pertama merupakan pengguna anggaran yang besar yakni sekitar Rp2-3 triliun.

Selain itu, instansi yang anggarannya besar adalah Dinas Pendidikan yang serapan ditargetkan hanya 60 persen. Belum lagi ada proyek yang sudah tender, tapi diperkirakan juga tidak berjalan efektif.

Karena itu, katanya, agar tidak terjadi kekacauan disarankan supaya APBD 2015 itu ditinjau kembali atau direvisi dengan terlebih dahulu mencari payung hukumnya. Dia mengatakan dirinya sebagai anggota dewan berhak melakukan itu sebagai pelaksanaan fungsi anggaran.

"Walaupun itu sudah jadi peraturan daerah karena telah disahkan, bisa saja ditinjau ulang karena cacat dalam proses. APBD itu tidak ada proses aspirasi dan perencanaan dengan cermat dan sempurna. Pembahasannya tergesa-gesa, hanya 24 jam dan itu janggal," ungkapnya.

Ia meminta Pemerintah Provinsi Riau "legowo" sambil menunggu verifikasi di kementerian dalam negeri. Jika disetujui direvisi, selanjutnya akan dibahas di badan anggaran dalam dua bulan sisa anggaran.

Rendahnya serapan ini, juga disayangkan legislator Komisi C DPRD Riau bidang keuangan, Husni Thamrin. Pemerintah tidak usah bangga dengan APBD 2015 yang lebih dari Rp10 triliun karena itu adalah silpa.

"Kita tak mau itu terjadi, APBD kita besar karena silpa dan silpa. Ini aneh, menghabiskan uang saja tidak bisa, apalagi mau menambah pendapatan," ujarnya.(Ant)

Editor Arif Wahyudi