GagasanRiau.Com Pekanbaru - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menegaskan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru untuk tidak menjadikan perekrutan tenaga guru hanya untuk timang-timang politik demi kepentingan penguasa saja. Pasalnya pernyataan Firdaus, Wako Pekanbaru yang menyatakan bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) mengalami krisis guru, dimana data yang disampaikan masih perlu dilakukan kajian mendalam secara rasio kebutuhan guru dengan jumlah muridnya secara detail.

"Menurut catatan terakhir saya ketika di DPRD Kota, Pekanbaru menurut laporan dari Disdik Kota membutuhkan Guru SD sebanyak 400 tenaga pendidik lagi, namun sebelum kebijakan penambahan tenaga pendidik tersebut Pemko tentunya harus menghitung secara mendetail datanya"kata Ade Hartati anggota DPRD Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Pekanbaru Minggu (29/11/2015) kepada GagasanRiau.Com.

Dipaparkan Ade, pertama-tama ia meminta Pemko Pekanbaru untuk merasionalisasikan kebutuhan atas kekurangan guru tersebut mulai dari tingkat satuan pendidikan berdasarkan rasio antara jumlah murid dan guru.

"Ketidakjelasan kebijakan kapan akan dipenuhinya Guru di kota Pekanbaru dikhawatirkan akan menyebabkan rendahmya mutu pendidikan di satuan pendidikan dasar mengingat 1 Guru harus mengajar 40 murid. Saya berharap kebijakan untuk memenuhi kebutuhan kekurangan Guru "tidak menjadi timang-timang politik bagi kepentingan politik penguasa"ungkapnya.

Karena untuk diketahui bahwa klaim Firdaus Wako Pekanbaru terkait kebutuhan guru ini, disaat menjelang tahun politik tahun 2016 yang akan terjadi pergantian kekuasaan menuju Pemilihan Kepala Daerah untuk Walikota dan Wakil Walikota 5 tahun kedepan. Dan dikatakan Ade Hartati jika memang Pemko Pekanbaru serius untuk mengatasi krisis guru ini, harusnya tahun-tahun semasa dirinya masih menjadi anggota DPRD Pekanbaru persoalaan kebutuhan guru ini sudah bisa terealisasi jika Disdik bekerja maksimal menyiapkan data rasio secara konkrit.

Selain itu ditambahkan Ade lagi, Guru merupakan ujung tombak dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dimana guru akan melakukan interaksi langsung dengan peserta didik dalam pembelajaran di ruang kelas. "Melalui proses belajar dan mengajar inilah berawalnya kualitas pendidikan. Artinya, secara keseluruhan kualitas pendidikan berawal dari kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di ruang kelas"papar Ade.

"Secara kuantitas, jumlah guru di Indonesia cukup memadai. Namun secara distribusi dan mutu, pada umumnya masih rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya guru yang belum sarjana, namun mengajar di SMU/SMK, serta banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki. Keadaan ini cukup memprihatinkan, dengan prosentase lebih dari 50 persen di seluruh Indonesia"papar Ade.

Ade juga memaparkan bahwa dari data Kemendiknas 2010 akses pendidikan di Indonesia masih perlu mendapat perhatian, lebih dari 1,5 juta anak tiap tahun tidak dapat melanjutkan sekolah. Sementara dari sisi kualitas guru dan komitmen mengajar terdapat lebih dari 54 persen guru memiliki standar kualifikasi yang perlu ditingkatkan dan 13,19 persen bangunan sekolah dalam kondisi perlu diperbaiki.

"Hal ini seharusnya menjadi salah satu titik berat perbaikan sistem pendidikan di Indonesia, khususnya di Pekanbaru mengingat semakin majunya suatu negara bermula dari pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas bermuara dari pembelajaran yang berkualitas, pembelajaran yang berkualitas dimulai dari pengajar yang berkualitas pula"tukasnya.

Sebelumnya dirilis oleh media online lokal Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru, mengklaim mulai memasuki masa krisis tenaga guru yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil hingga 10 tahun mendatang, karena minimnya perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil di wilayah setempat.

"Ini kabar buruk, jumlah sekolah Negeri di Pekanbaru mencapai 517 sekolah dari SD hingga tingkat SLTA, dengan jumlah murid 189 ribu. Sedangkan guru 12 ribu orang," ungkap Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, di Pekanbaru, Jumat (27/11/2015) dirilis dari antarariau.com.

Firdaus membeberkan data Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa saat ini dari 12 ribu orang guru yang ada hanya 5.091 guru PNS sementara lebih kurang 7.000 lagi adalah guru honor.

"Dari 5.091 orang guru PNS itu, tercatat 51 % ada guru yang sudah berumur diatas 50 tahun, dan nyaris pensiun,"bebernya.

Reporter Arif Wahyudi