GagasanRiau.com TEMBILAHAN -Penetapan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diduga sarat dengan permainan politik. Penetapan Pjs dinilai otoriter oleh camat tempatan dan tidak mendahulukan suara mayoritas masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Budi Permadi selaku pendemo asal Batu Ampar. Menurutnya penetapan PJS terdapat perbedaan antara apa yang diusulkan masyarakat dengan kebijakan yang diambil Camat Kemuning.

"Kami merasa janggal dengan kebijakan yang Camat (Kemuning, red) tetapkan. Kami tidak setuju dengan Pjs Kades yang ditunjuk Camat. Karena, mereka bukan Pribumi," ungkapnya.

Dalam aksi demo ini masyarakat menuntut keadilan atas suara mayoritas tentang pengesahan Muchsin sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) Batu Ampar.

Setelah beberapa menit berunjuk di depan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jalan Akasia Tembilahan, Senin (25/4), warga Desa Batu Ampar yang sejak awal disambut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, Said Syarifuddin pun dipersilahkan masuk Aula Bappeda guna dilakukan Audiensi.***



Reporter: M Daud