GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau dinilai kehilangan naluri kemanusian dan tidak peka terhadap persoalaan rakyat yang seusngguhnya.

Bagaimana tidak hanya melindungi diri, para wakil rakyat ini menggunakan duit milik rakyat sejumlah Rp.5,6 milyar rupiah. Uang rakyat tersebut digunakan untuk biaya membayar Satuan Pengamanan (Satpam. Red) sejumlah 136 orang.

Dan hebatnya lagi, masing-masing anggota dewan ini yang berjumlah 65 orang akan diberikan fasilitas satu orang Satpam.

"Dari 136 personil pengamanan (Satpam, red), 65 di antaranya yang melekat ke masing-masing anggota DPRD Riau. Selebihnya ada untuk gedung dewan dan rumah pimpinan dewan," Kaharuddin, Sekretaris DPRD Riau saat memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu (08/03/17).

Hal ini membuat warga geram dengan prilaku wakil rakyat ini. Fungsi yang seharusnya sebagai pengawasan terhadap penganggaran justru para anggota dewan ini turut serta menghamburkan uang untuk keperluan yang tidak dibutuhkan rakyat.

Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau Usman geram dan turut angkat bicara dengan prilaku anggota dewan ini.

"Apa sebenarnya motif mereka ini, satu sisi keuangan daerah mengalami kembang kempis, tapi satu sisi mereka boros dan melakukan kegiatan yang tidak-tidak dan tak masuk akal
naluri mereka kemana sih.?" kata Usman kepada GagasanRiau.Com Kamis (9/3/2017).

"Saya tanya, untuk apa tenaga pengaman itu di lakukan? bukannya satpol PP sudah ada? atau ini memang suatu yang sudah di rancang pada pemilu tahun 2014 lalu?" tegas Usman lagi.

Dikatakan Usman, bahwa anggota dewan ini, bukan lagi berpihak kepada rakyat banyak dalam hal penganggaran. Justru lebih kepada kepentingan pribadi untuk membalikan modal pribadi saat kampanye dahulu.

"Kita menduga ini sebagai timbal balik modal politik anggata dewan tertentu, emang Satpam itu akan menemani kemana pun anggota dewan pergi.?" ujarnya.

Dikatakan Usman lagi, bahwa untuk menganggarkan uang milyaran rupiah sebagai biaya pengamanan ini sudah tidak masuk akal sehat. Pasalnya secara kebutuhan mendesak tidak dibutuhkan.

"Toh mereka ngantor seminggu hanya 2 kali, itu pun kalo ada rapat dan kalo ada itung-itungan yang jelas" kecam Usman.

Reporter Arif Wahyudi