GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Rahmat SKM MKM, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Kampar mengakui pihaknya instansi yang dia pimpin belum membayarkan tunggakan tagihan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang.
Rahmat enggan banyak berkomentar terkait penyebab tunggakan Jamkesda hingga Rp.8,8 Milyar di RSUD Bangkinang.
"Ya belum (dibayarkan). Udah kita usulkan, tapi belum terealisasi " jawab dia kepada bukamata.co melalui pesan daring, Sabtu 4 September 2021 di Bangkinang, saat ditanyakan apakah benar ada tunggakan Jamkesda di RSUD Bangkinang.
Dia menerangkan soal tunggakan tersebut pihaknya sudah mengajukan ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar, namun hingga kini belum digubris.
Namun kata dia untuk lebih rincinya berapa jumlah tunggakan tersebut, Rahmat menyarankan untuk bertanya kepada anak buahnya.
"Secara rincinya, hubungi dr. Ali Mora sebagai Kabid Yankes (Pelayanan Kesehatan. red) " jawab dia singkat.
Rahmat juga enggan menanggapi pertanyaan apa penyebab tagihan Jamkesda ini menunggak sejak 2019 hingga pertengahan tahun 2021 saat ini.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang menyatakan sejak tanggal 2 September 2021, layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk masyarakat tak mampu dihentikan sementara.
Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Kesehatan setempat kata dr Asmara Fitra sejak tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2021 ini belum membayarkan tunggakan tagihan Jamkesda kepada RSUD Bangkinang.
"Iya dari 2019, 2020, sampai sekarang. Sekitar Rp. 8,8 Milyar " terang dr Asmara Fitra, kepada bukamata.co, Sabtu, 4, September 2021, lewat pesan daringnya di Bangkinang.
Sebelumnya Repol, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar mengungkapkan dirinya mengetahui bahwa Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk warga kurang tak mampu tak dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2021 setelah adanya laporan dari pihak RSUD Bangkinang karena hutang belum dibayarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.
Repol juga membantah bahwa anggaran Jamkesda tidak dianggarkan. "Belum dianggarkan (pada APBD Murni 2021) bukan tidak dianggarkan. Masih ada peluang pada pembahasan APBD Perubahan " kata politisi Partai Golkar ini Sabtu 4 September 2021 melalui pesan daring dari gawainya menjawab pertanyaan bukamata.co terkait tidak dianggarkannya Jamkesda pada APBD Murni 2021 ini.
Sementara itu, Afrianto, Ketua DPC Repdem Kabupaten Kampar geram dengan pihak Pemerintah Kabupaten Kampar dan DPRD setempat yang dinilai tidak peduli soal penganggaran untuk kepentingan masyarakat tak mampu ini.
"Kami DPC Repdem menyerukan agar seluruh masyarakat Kampar untuk meminta pertanggungjawaban kepada Pemkab Kampar dan DPRD Kampar supaya membayar seluruh jaminan kesehatan untuk rakyat tak mampu. Karena akibat kelalaian mereka rakyat tidak mendapatkan haknya " tukas Anton.
.jpeg)
Tulis Komentar