GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Ade Monchai, Ketua Bidang Sosial Politik DPD Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Provinsi Riau menyoroti tajam terhadap lembaga Kepolisian Daerah (Polda) setempat atas maraknya pemanggilan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh politik di Bumi Lancang Kuning.
Dimana pemanggilan tokoh Riau tersebut diperiksa terkait atas dugaan kasus korupsi. Dan dugaan kasusnya pun terjadi antara 4-5 tahun yang lalu.
"Jika benar dugaan kasus itu terjadi kenapa baru sekarang dimunculkan, apa butuh bertahun-tahun jalannya proses penyidikan oleh kepolisian yakni Polda Riau. Ada apa dengan Polisi Daerah Riau beberapa kasus yang dipublish disaat hanya menghitung hari pendaftaran para bakal calon kepala daerah di KPU " ungkap Ade kepada Gagasan Kamis malam (2/8/2024) di Pekanbaru.
Dimana kata Ade, pemanggilan beberapa tokoh seperti Syamsuar, Rusli Zainal, Andi Rachman, Muflihun dan terakhir yang sontak jadi pembicaran publik pemanggilan atas tokoh masyarakat Riau yaitu M Chaidir Ketua FKMPR dan Nasrun Effendi Ketum PPMR atas tuduhan ujaran kebencian atau UU ITE.
"Masyarakat Riau saat ini mulai nampak kisruh dan mulai menduga-duga di tubuh Kepolisian Daerah Riau saat ini ada oknum mafia hukum bermain " ungkap Ade.
Semua pemanggilan tersebut menurut Ade, terindikasi sesuai pesanan oleh seseorang yang menjadi lawan politik.
"Karena yang diperiksa Polda Riau itu hanya Balon kepala daerah seperti Syamsuar dan Muflihun dan tokoh-tokoh lainnya, dimana saat Polda Riau mengkampanyekan pemilu damai, tapi mereka sendiri yang menciptakan kegaduhan saat jelang pencalonan yang tersisa sebulan lagi para calon akan mendaftar di KPU," ujar Ade Monchai.
Diperingatkan Ade, bahwa semua bakal calon ini memiliki pendukung dan simpatisan. Apabila diganjal maju dengan cara seperti menjeggal menggukan hukum, lalu pemilu rusuh, terjadi keributan antar pendukung.
"Ini jelas pontensi penyebabnya adalah Polda Riau itu sendiri, karena dianggap telah "bermain dengan para pemangku kepentingan untuk menjatuhkan lawan-lawannya " tegas Ade.
Karena kata Ade lagi, masyarakat mencium ada oknum-oknum menjadi mafia hukum di Polda Riau.
Dengan perihal pemanggilan atas tokoh tokoh masyarakat maupun tokoh politik di Riau yang sudah membuat gaduh di tengah masyarakat Riau saat ini DPD GRIB Riau tegas Ade, meminta Kapolri, Komisi Kepolisian Nasional dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum agar segera turun ke Provinsi Riau.
"Periksa dan tangkap oknum-oknum Polda Riau yang diduga terindikasi menjadi mafia hukum dan bongkar sampai ke aktor intelektual pemberi pesanan kasus tersebut " tegas Ade.
Karena jika Polda Riau mau profesional, dan berintegritas seharusnya ujarAde semua kasus-kasus yang saat ini diduga mandeg atau dipetieskan diungkap kembali.
"Banyak pejabat lainnya yang selayaknya jadi tersangka akan tetapi mereka sampai saat ini melenggang di luar dan tetap memiliki jabatan penting di pemerintahan " jelas Ade.
Untuk itu, Kepolisian Daerah Riau menurut Ade seharusnya menciptakan situasi yang humanis, dan rasa aman serta pemberi kenyamanan ditengah masyarakat.
"Sebab tak lama lagi masyarakat Riau akan melangsungkan pemilihan kepala daerah, dimana kondisi dan situasi di lapangan bisa cepat berubah, bisa saja dari tampaknya tenang menjadi kerusuhan , dengan saling tuding tak baik antar kelompok basis massa satu calon dengan kelompok massa yang lain " tutup Ade.
