GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Puluhan Miliar anggaran setiap tahunnya di dapat pemerintah Kabupaten dan Kota serta Provinsi Riau dadi sektor Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, namun anggaran tersebut dianggap kurang tepat dalam penyaluran di daerah.
Hal ini dikatakan, Anggota DPRD Riau dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhtarom, ia mendesak pemerintah agar DBH Sawit dialokasikan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perkebunan sawit.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada kebijakan konkret yang langsung menyentuh kebutuhan dasar petani sawit.
Muhtarom menilai, kebutuhan akan jalan produksi di kawasan perkebunan sangat mendesak. Jalan ini menjadi akses penting bagi petani dalam mengangkut hasil panen mereka. Namun, sejauh ini belum terlihat adanya alokasi DBH yang difokuskan ke sektor tersebut.
"DBH Sawit itu kan ada aturan alokasi untuk bantuan masyarakat. Bantulah masyarakat kita, harus ada kebijakan dari pemegang kebijakan,"ujar Muhtarom, Senin (30/6/2025).
Ia menjelaskan, pembangunan jalan produksi di kebun tidak membutuhkan spesifikasi besar. Cukup dengan lebar 1,5 meter agar sepeda motor pengangkut sawit bisa melintas. Sayangnya, kebutuhan dasar ini belum menjadi perhatian dalam kebijakan penggunaan DBH.
"Kebutuhan jalan perkebunan kita sangat besar. Sampai hari ini belum ada bantuan dari DBH. Padahal kebutuhannya cuma 1,5 meter. Pas untuk angkut motor saja,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, masyarakat desa-desa penghasil sawit sudah lama menanti kebijakan pemerintah pusat yang fokus pada jalan produksi.
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa distribusi hasil panen sangat terkendala akibat infrastruktur yang memprihatinkan.
"Sudahlah masyarakat tak dibantu bibit bagus, pupuk murah, jalan pun tak diperbaiki. Ini supaya roda perekonomian meningkat, karena biaya distribusi bisa ditekan kalau jalan bagus,"jelasnya.
"Baiknya pembangunan jalan perkebunan dilakukan melalui skema padat karya, pembangunan jalan dengan metode ini lebih efisien karena hanya melibatkan dua komponen utama, yakni material dan upah pekerja. Pemerintah tinggal mengawasi, sementara masyarakat setempat bisa dilibatkan langsung dalam pembangunan,"ujarnya(*)
