GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menyatakan, pentingnya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2024.
Menurutnya, pembentukan Pansus ini bukan bertujuan mencari kambing hitam, tetapi sebagai upaya memperbaiki tata kelola anggaran ke depan.
“Biar terang supaya jelas, bukan untuk dipenjarakan. Ini untuk perbaikan ke depan,” ujar Edi Basri, Kamis 10 Juli 2025.
Ia menjelaskan, keberadaan Pansus ini nanti akan membantu menjawab pertanyaan publik terkait penyusunan APBD 2024 yang dinilai bermasalah, sebagaimana tertuang dalam LHP BPK. Edi menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari fungsi kontrol DPRD terhadap eksekutif.
“Tujuannya mulia, bagaimana DPRD Riau sebagai lembaga kontrol bisa melihat secara jernih sebuah kebijakan yang terbukti tidak efektif bagi kemajuan masyarakat,” tegas politisi Gerindra ini.
Fraksi Gerindra, kata Edi, sudah menggelar rapat internal membahas wacana pembentukan Pansus. Namun, sampai saat ini belum ada keputusan final dari fraksi.
Sebelumnya Ketua DPRD Riau Kaderismanto menegaskan pentingnya pembentukan Pansus menyusul turunnya opini BPK terhadap laporan keuangan Pemprov Riau dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini menjadi penurunan pertama setelah 13 tahun Riau meraih opini WTP.
“Sesuai aturan, jika ada opini WDP, perlu dibentuk Pansus. Kita akan koordinasikan dengan pimpinan fraksi,” kata Kaderismanto.
Hingga kini, DPRD Riau masih terbelah soal rencana pembentukan Pansus. Sebagian fraksi menyatakan dukungan, sementara lainnya masih menimbang urgensi dan efektivitasnya.(*)
