GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi nasional yang memanas sejak aksi unjuk rasa rakyat pada 25 Agustus 2025.
Gelombang protes yang awalnya menyoroti kebijakan pemerintah dinilai tidak pro rakyat, kini berkembang menjadi amuk massa yang meluas di berbagai daerah.
Ketua FKPMR, Dr. Chaidir, menegaskan bahwa tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi justru memperburuk keadaan. Ia menyinggung kasus korban jiwa akibat dilindas kendaraan taktis Polri serta adanya korban kritis akibat kekerasan aparat. Menurutnya, hal ini telah melukai rasa keadilan rakyat.
"FKPMR menilai kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak namun tetap memberikan tambahan gaji dan tunjangan kepada pejabat negara merupakan bentuk paradoks yang menyakiti rakyat. Ditambah lagi, perilaku koruptif, arogan, dan hedonis pejabat semakin memicu kemarahan publik,"ujar Chaidir.
Dalam pertimbangannya, FKPMR mengingatkan bahwa UUD 1945, UU Nomor 9 Tahun 1998, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 menjamin penuh kebebasan berekspresi serta menyampaikan pendapat di muka umum. Tindakan menghalangi apalagi melakukan kekerasan terhadap aksi rakyat, kata Chaidir, jelas merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.
Lebih jauh, FKPMR menyinggung nilai-nilai adat dan budaya Melayu di Riau yang menjunjung tinggi marwah, kesantunan, serta prinsip keadilan dan kebenaran. Menurut mereka, seorang pemimpin yang menyimpang dari kebenaran wajib diingatkan bahkan diganti, karena hal itu bagian dari menjaga martabat bangsa.
Atas dasar itu, FKPMR menyatakan sembilan poin sikap. Pertama, mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan yang menyengsarakan rakyat, menegakkan hukum yang adil, dan menjalankan pemerintahan bersih serta berwibawa dengan mengutamakan kepentingan rakyat.
Kedua, mengecam keras tindakan aparat yang dinilai "over repressive" dan brutal dalam menyikapi aksi unjuk rasa. FKPMR meminta Polri bersikap lebih humanis, persuasif, dan akomodatif dalam mengelola gejolak sosial di tengah masyarakat.
Ketiga, mendesak pemerintah membuat kebijakan pro rakyat, termasuk menurunkan beban pajak, memangkas fasilitas pejabat, serta memperkuat program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mereka meminta Kapolri segera membebaskan mahasiswa dan masyarakat yang ditahan karena ikut aksi.
Keempat, FKPMR mengingatkan para pejabat negara agar bersikap sederhana, tidak koruptif, serta berempati pada penderitaan rakyat. Mereka juga mengajak pimpinan perguruan tinggi, ormas, organisasi kepemudaan, dan tokoh masyarakat untuk mendukung perjuangan mahasiswa serta masyarakat sipil di Riau.
Terakhir, FKPMR menghimbau masyarakat Riau untuk tetap menjaga kondusivitas, tidak terprovokasi, serta menyikapi informasi dengan cerdas dan bijak. "Kita harus menjaga ketenangan bersama demi keamanan dan ketertiban di daerah ini," tutup Dr. Chaidir.(*)
