GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) akhirnya menjawab tekanan publik terkait rentetan kematian 15 pekerja di Wilayah Kerja (WK) Rokan.
Namun, jawaban resmi yang disampaikan justru memicu tanda tanya besar, perusahaan pelat merah ini lebih banyak memaparkan kecanggihan sistem digital ketimbang memberikan klarifikasi transparan atas data fatalitas yang beruntun terjadi.
Eviyanti Rofraida, Corporate Secretary PHR, dalam keterangan tertulisnya menegaskan bahwa aspek Kesehatan, Keamanan, Keselamatan, dan Lindung Lingkungan (HSSE) adalah fondasi utama operasional mereka.
Dia mengklaim setiap insiden selalu diikuti dengan investigasi mendalam untuk mencari akar masalah.
Baca juga : Mesin Kematian di Blok Rokan? Ambisi Agresif PHR Diduga Picu Rentetan Fatalitas Pekerja
"PHR melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap semua kecelakaan kerja yang terjadi serta menjadikan hasil investigasi sebagai pelajaran yang harus dikomunikasikan kepada setiap pekerja," terang Eviyanti, Senin (2/3/2026) kepada Gagasan.
Teknologi CCTV vs Nyawa Pekerja
Dalam penjelasannya, PHR menonjolkan penggunaan teknologi digital dan kamera pengawas (CCTV) untuk memantau aktivitas ribuan pekerja dan mitra kerja di lapangan.
Tak hanya itu, PHR menyebut telah menerapkan Contractor Safety Management System (CSMS) yang ketat bagi setiap vendor.
Namun, klaim "pengawasan berlapis" ini dinilai kontradiktif dengan realita di lapangan. Pertanyaan besar mengenai korelasi antara ambisi pengeboran 400 hingga 500 sumur per tahun dengan risiko kelelahan (fatigue) pekerja justru tidak dijawab secara spesifik dalam rilis tersebut.
Manajemen PHR juga menekankan bahwa mitra kerja diwajibkan menyediakan pengawas keselamatan sendiri. Hal ini seolah memberikan sinyal bahwa beban pengawasan teknis juga berada di pundak kontraktor, meskipun PHR adalah operator utama yang memegang kendali penuh di blok migas raksasa tersebut.
Tuntutan Transparansi Hasil Investigasi
Merespons jawaban normatif PHR, kalangan aktivis mendesak agar hasil investigasi atas kematian belasan pekerja tersebut dibuka ke publik, bukan sekadar menjadi konsumsi internal perusahaan.
"PHR bicara soal teknologi digital dan audit reguler, tapi faktanya nyawa terus melayang. Jika sistemnya sudah andal, di mana letak kebocorannya? Jangan sampai narasi HSSE hanya menjadi tameng untuk menutupi ambisi produksi yang mengabaikan sisi kemanusiaan," ungkap Anton, aktivis buruh ini merespon jawaban PHR tersebut.
Dikatakan Anton, publik kini menanti pembuktian nyata dari komitmen PHR. Sebab, secanggih apa pun teknologi CCTV atau audit yang dilakukan, keselamatan pekerja tidak diukur dari laporan di atas kertas, melainkan dari tidak adanya lagi nisan baru yang tertanam di bumi lancang kuning akibat kecelakaan kerja.
