GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU -- Edi Basri, Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, melontarkan kritik pedas terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang berbangga diri atas capaian pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 4,75 persen pada 2026.
Menurut politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Riau ini angka tersebut murni buah dari kemandirian ekonomi masyarakat, bukan hasil kerja keras maupun program nyata pemerintah daerah.
Sebab kata Edi, sepanjang tahun ini, aktivitas dan belanja pembangunan Pemprov Riau dinilai praktis tak berjalan akibat kebijakan 'penguncian' anggaran di berbagai Satuan Kerja.
Sentil Klaim Sepihak: "Proyek Tak Ada, Mau Klaim Kinerja?"
Edi menegaskan bahwa dinamika roda ekonomi yang terus berputar di lapangan murni digerakkan oleh mekanisme pasar dan perputaran uang swadaya masyarakat.
"Kalau kegiatan proyek pemerintah tidak ada, bagaimana pemerintah bisa mengklaim pertumbuhan itu karena kinerja pemerintah?" ujar Edi Basri, Kamis (13/8).
Dia menyoroti minimnya kontribusi belanja pembangunan daerah yang tersendat akibat penguncian anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kondisi tersebut membuat peranan pemerintah daerah dalam mendorong perekonomian menjadi minim, bahkan nyaris tak terasa.
Petani Sawit Penyelamat Utama Ekonomi Riau
Menurut Edi Basri, tulang punggung utama penyangga ekonomi Bumi Lancang Kuning saat ini berada di tangan para petani perkebunan, khususnya sektor kelapa sawit.
Stabilnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang bertahan kokoh di atas level Rp3.000 per kilogram menjadi penggerak utama daya beli warga.
"Pertumbuhan ekonomi itu karena kemandirian masyarakat, khususnya petani perkebunan kelapa sawit. Harga sawit sekarang stabil, bahkan cenderung naik," paparnya.
Daya beli yang terjaga di tingkat akar rumput inilah yang menjaga denyut transaksi ekonomi di daerah tetap hidup tanpa uluran tangan APBD.
Sindir APBD Hanya Habis untuk Gaji Pegawai
Edi mendesak Pemprov Riau untuk tidak sekadar gemar mengklaim angka statistik di atas kertas.
Pemerintah dituntut menghadirkan kebijakan serta kucuran anggaran yang konkret guna menopang sektor-sektor produktif yang menjadi tumpuan hidup rakyat banyak.
"Kalau pemerintah mau mengklaim pertumbuhan ini karena kinerja, seharusnya ada anggaran untuk mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan. Ini tidak ada," sentilnya.
Bahkan, ia menilai perekonomian masyarakat Riau akan tetap mampu tumbuh di kisaran angka tersebut meski tanpa campur tangan Pemprov Riau sekalipun.
"Iya, karena pemerintah tidak ada berbuat, anggaran tidak ada, bantuan tidak ada, pembangunan tidak berjalan. APBD kan hanya untuk belanja pegawai, selain itu kan tidak ada," tegas Edi.
.jpg)
.jpg)
