Daerah

Terkait Rencana Jokowi Ke Riau, JMGR: Jokowi Harus Tahu, HTI Sumber Bencana Dan Konflik di Riau

Gagasanriau.com Pekanbaru-Rencana kedatangan Joko Widodo (Jokowi) ke Bumi Lancang Kuning, satu persatu warga mulai angkat bicara, salah satunya organisasi lingkungan Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR), mengharapkan agar pemerintahan baru ini berani bertindak untuk melakukan peninjauan ulang terkait izin-izin konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada perusahaan yang dianggap paling bertanggungjawab dengan kerusakan lingkungan di Provinsi Riau.

“Darii waktu ke waktu persoalan yang timbul dari kebijakan pemerintah dalam menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu (IUPHHK-HTI) di Hutan dan Lahan Gambut semakin kronis. Berbagai persoalan dari mulai konflik tenurial, dan sosial terus mengakar dimasyarakat”ungkap Isnadi Esman Sekretaris Jenderal JMGR kepada Gagasanriau.com Minggu (23/11/2014) melalui email yang dikirimkan.

Dicontohkan oleh Isnadi, konflik yang terjadi di Desa Bagan Melibur Pulau Padang antara masyarakat dengan PT. RAPP grup dari APRIL dan PT.ARARA ABADI dari grup APP yang terjadi di Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis baru-baru ini salah satu bentuk kekacauan yang disebabkan oleh perusahaan HTI.

“Walaupun APRIL (Asia Pacifik Resources International Holdings Ltd) dan APP (Asia Pulp and Paper) sudah mengumumkan ke dunia internasional tentang komitmen mereka untuk pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan ternyata ini tidak membuat adanya perubahan yang lebih baik dalam aktifitas usahanya di lapangan, terutama yang bersentuhan dengan hutan dan lahan gambut serta masyarakat yang ada didalam maupun disekitar areal kerja mereka”papar Isnadi

Namun kata Isnadi lagi, kenyataannya, masih banyak konflik yang terjadi, penebangan hutan alam dan pengrusakan gambut. Perampasan atas tanah-tanah masyarakat masih terus terjadi di lapangan.

“Kedatangan Presiden Jokowi dan Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup ke Sungai Tohor Kabuapten Kepulauan Meranti diharapkan tidak hanya fokus ke persoalan Karhutla, karena jika bicara hutan,gambut dan lahan maka persoalan konflik kepenguasaan dan kepengelolaan menjadi hal yang mendasar terjadi di Riau dan bahkan di Indonesia”harapnya.

Ady Kuswanto


[Ikuti GagasanRiau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar