Gagasanriau.com Selat Panjang-Kedatangan Joko Widodo (Jokowi) ke Kabupaten Kepulauan Meranti Kamis (27/11/2014) benar-benar dimanfaatkan oleh Lembaga Swadaya Suara Amanat Rakyat (LSM-SAR) untuk menyampaikan aspirasinya dengan menyerahkan berkas-berkas kasus korupsi di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab). Hal ini bentuk kegelisahan para aktifis anti korupsi dimana di Kabupaten paling termuda tersebut, dugaan kasus korupsi semakin marak dan tidak pernah terungkap dan tuntas ke ranah hukum.

Demikian disampaikan oleh Nurul Fadli Ketua DPC LSM-SAR kepada redaksi Gagasanriau.com Jumat malam (28/11/2014) melalui surat elektroniknya. Dijelaskan Nurul, didalam berkas tersebut ia mengungkapkan selain kasus korupsi juga data-data kemiskinan dan buruknya infrastruktur yang buruk.

Saat kedatangan Jokowi pada Kamis (27/11) tersebut, Nurul Fadli berdesak-desakan dengan ribuan masyarakat agar bisa meghadap langsung agar berkas yang sudah ia kemas yang bertulisan, kepada YTH Bapak Presiden Joko Widodo untuk disampaikan ke Kejaksaan Agung RI.

Namun karena tingkat keamanan yang super ketat, akhirnya Nurul Fadli dapat menyerahkan dan diterima berkas tersebut oleh ajudan presiden Joko Widodo.

"Sangat lega sekali karena berkas-berkas kasus di Meranti sudah diberikan kepada bapak presiden Joko Widodo melalui ajudannya untuk diserahkan ke Kejagung RI, kita berharap segala persoalan yang diduga kuat ada indikasi korupsi berbagai hal di Kabupaten Kepulauan Meranti, ini bisa diatasi oleh bapak kejagung RI," kata Nurul Fadli

"Bukan berarti kita tidak percaya sama Kejati, Kejari. karena pengalaman saya ketika saya surati instansi tersebut belum dapat kepastian sanksi hukum yang jelas"katanya senang.

"Saya berharap seluruh masyarakat Meranti berdoa dan mendukung langkah yang saya ambil ini, karena yang saya lakukan ini hanya untuk membangun negeri ini, bebas dari segala persoalan korupsi"tukasnya.

Tommy