Gagasanriau.com Pekanbaru-Pemerintah Provinsi Riau dinilai oleh Koalisi Anti-Mafia Sumberdaya Alam Wilayah Riau tidak mau terbuka mengenai data dan pengelolaan pertambangan minerba terhadapa publik hingga potensi kerugian Rp. 8,6 milyar.

Hal ini juga menurut Koordinator Koalisi Anti-Mafia Sumberdaya Alam Wilayah Riau Usman melalui rilis pers yang disampaikannya Senin (8/12/2014) Pemprov Riau tidak adanya Koordinasi dan Supervisi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dijelsakan oleh Usman, keikutsertaan bersama KPK dalam Koordinasi dan supervisi penting untuk dilakukan karena adanya kerjasama dalam perbaikan pengelolaan sektor pertambangan guna meningkatkan potensi penerimaan keuangan daerah sektor pertambangan.

Dimana Pemda harus menyiapkan data dan informasi terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota serta melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara untuk IUP yang diterbitkan Gubernur/Bupati/Walikota.

Hal ini menurut Usman, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang disampaikan pada 3-4 Desember di Bali, bahwa Riau seperti PT. Riau Bara Harum yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hulu mendapat peringkat merah dari KLH dan Kementerian Kehutanan.

Kemudian lanjut Usman, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, ada beberapa potensi kerugian penerimaan (land rent) mineral dan batu bara di Riau, dilihat dari metode perhitungan selisih antara potensi penerimaan dengan realisasi penerimaan. Potensi kerugian di Riau sebesar Rp 8,6 Milyar selama priode 2010 - 2013.

Daerah yang terbesar mengalami potensi kerugian yaitu Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 2,4 milyar, disusul Kabupaten Kampar sebesar 2,0 Milyar, dan Kabupaten/Kota lainnya sebesar 1,2 milyar, serta Provinsi Riau sebesar 2,9 milyar.

Brury MP