Gagasanriau.com Tembilahan - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Indragiri Hilir meminta agar Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) dibubarkan.

Pernyataan tersebut menyangkut pembentukan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) kabupaten Indragiri Hilir untuk meneliti kebenaran kelompok usaha, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat dan mahasiswa yang menerima hibah Bantuan Sosial (Bansos).

Menurut Wakil Ketua KNPI Inhil, Hidayat Hamid, seharusnya verifikasi cukup dengan melibatkan RT / RW sebagai ujung tombak pemerintahan. Hamid juga menambahkan jika Kesra masih harus membentuk tim verifikasi itu sama artinya dengan meniadakan fungsi RT/RW sekaligus tidak mempercayai mereka.

"Kalau begitu, bubarkan saja RT dan RW yang sebagai ujung tombak pemerintah karena mereka tidak berfungsi dan bahkan tidak dipercaya,"sebut Dayat kepada gagasanriau.com Selasa (6/1/15).

Dayat menegaskan, Kesra tidak harus membentuk tim verifikasi karena kelompok penerima Bansos sudah mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan Kesbangpol Inhil.

"Kalau begitu, SKT yang dikeluarkan oleh Kesbangpol tidak berlaku dong? Sedangkan untuk kelompok usaha pengajuannya juga tentu sudah disetujui Lurah dan Camat serta mahasiswa juga harus diverifikasi. Sehingga 2014 para mahasiswa tidak mampu tidak mendapatkan bantuan, ini kebijakan yanng sangat keliru,"tegas Dayat.

Dayat menilai sikap yang diambil Kesra tersebut sudah sangat berlebihan karena terkesan mempersulit masyarakat penerima bansos.

"Menurut saya apa yang dilakukan oleh Kesra Setda Inhil tersebut sangatlah berlebihan, jika harus membentuk tim verifikasi hanya untuk mengecek kebenaran kelompok usaha, organisasi kepemudaan, masyarakat dan mahasiswa yang menerima hibah,"tambah Dayat.

Menurut Dayat, pembentukan Tim Verifikasi itu juga akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Dayat juga berharap agar dana verifikasi dapat dialihkan untuk dihibahkan kepada masyarakat.

"Lebih baik dana untuk tim tersebut dihibahkan kepada masyarakat saja,"ungkapnya

Penyaluran dana hibah pada tahun 2014 menurut Dayat juga terkesan ditutup-tutupi.

"Biasanya siapa saja yang mendapatkan hibah tersebut diumumkan, tapi pada 2014 kemarin tidak. Mereka tertutup dan bahkan mempersulit kita untuk tahu siapa saja yang mendapatkan hibah,"paparnya.

  Reporter Ragil Hadiwibowo