Daerah

Riau Petroleum Tak Jelas, DPRD Riau Kritik Tajam Kinerja BUMD

Gagasanriau.com Pekanbaru-Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Riau Petroleum mendapat kritikan tajam dan dinyatakan salah satu badan usaha yang tidak memiliki kinerja tak jelas.

Hal ini disampaikan oleh Komisi C DPRD Provinsi Riau karena kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah tidak sebanding dengan penyertaan modal yang sudah mencapai Rp7,5 miliar.

"Sampai sekarang ini tidak ada yang usaha (Riau Petroleum) yang jelas. Mereka hanya menceritakan rencana-rencana saja untuk pengelolaan Blok Kampar, Blok Siak, dan sumur-sumur tua yang diinjeksi kembali. Namun ini belum ada hasilnya dan mereka juga tidak bisa menjawab pertanyaan kita," kata Ketua Komisi C DPRD Riau, Aherson di Pekanbaru, Rabu.

Hal itu dikatakannya setelah melakukan rapat dengar pendapat tertutup dengan BUMD tersebut. Pada kesempatan itu, lanjut Aherson, Direktur Utama Riau Petroleum juga tidak hadir karena berada di Jakarta.

Menurut dia, yang hadir saat itu hanya tiga perwakilan dari direksi, yakni direktur operasional, direktur keuangan dan salah seorang staf. Jadi, lanjut dia, dalam pertemuan itu Riau Petroleum hanya menyampaikan selayang pandang saja mengenai perusahaan.

"Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Kita menanyakan usaha mereka selama ini karena selama ini tidak ada satupun yang fokus kinerja mereka," ujarnya.

Pertanyaan yang diajukan, kata dia, terkait kinerja dan anggaran yang digunakan oleh BUMD tersebut. Hal itu dilakukan Komisi C terhadap semua BUMD dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Riau.

Oleh karena dirut tidak hadir dan pertanyan tidak bisa dijawab, rapat itu akhirnya ditunda dan dijadwalkan pemanggilan kembali.

Kinerja Riau Petroleum memang dipertanyakan berbagai pihak. Contohnya akhir tahun lalu sejumlah masyarakat yang menamakan diri Forum Minyak Riau mendatangi DPRD Riau karena belum terlihatnya kegiatan penambangan minyak di Blok Siak setelah Kontrak Chevron habis 27 November 2014 dan pengelolaanya diserahkan ke perusahaan itu melalui Pertamina.

"Kita prihatin sampai sekarang sampai sekarang tidak ada tindakannya. Kami lewat setiap hari, kita khawatir ini dibiarkan terus," ucap ketuanya Syamsuhar saat itu.

Editor Brury MP sumber antara


[Ikuti GagasanRiau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar