Gagasanriau.com Pekanbaru-Karena dinilai mandul dan tidak produktif dalam penuntasan kasus korupsi di Bumi Lancang Kuning. Kejaksaan Tinggi Riau kini tengah membentuk Satuan Tugas Khusus Tindak Pidana Korupsi untuk mendorong kinerja dalam upaya penyelamatan uang negara dari kejahatan korupsi.

"Saat ini kita masih memilih anggota-anggota yang akan untuk mengisi Satgassus Tipikor," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Setia Untung Arimuladi, kepada wartawan di Pekanbaru, Rabu.

Pembentukan Satgassus Tipikor merupakan program baru di korps Kejaksaan yang berlaku secara nasional. Selain dalam upaya penyelamatan keuangan negara, Satgassus Tipikor ini juga akan menangani kasus-kasus skala prioritas.

"Termasuk tunggakan kasus. Itu akan kita inventarisir untuk mengetahui apa yang menjadi kendala yang dihadapi," kata Untung.

Selama ini Kejati Riau mengalami banyak sorotan negatif karena banyak kasus korupsi seakan terpendam hingga bertahun-tahun. Padahal, beberapa diantara sudah ada ditetapkan sebagai tersangka.

Sejumlah kasus tersebut antara lain, penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan Keramba di Dinas Perikanan dan Kelautan Riau Tahun 2008 senilai Rp8,9 Miliar. Kemudian penanganan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana pengelolaan Sekretariat DPRD Riau sebesar Rp7 miliar.

Untuk kasus dana pengelolaan Sekretariat DPRD Riau, telah ditetapkan sebagai tersangka, Mantan Sekretaris DPRD Riau periode 2008-2010 Najib Surya Dharma, mantan Kepala Bagian Keuangan Provinsi Riau, Zuanda Agus, mantan Bendahara Pengeluaran Provinsi Riau Muhammad Nazir. Kasus ini masuk ke Kejati tahun 2012 lalu, hingga saat ini penanganannya tidak jelas.

Ketidakseriusan Pidana Khusus Kejati Riau dalam menangani kasus tersebut menyebabkan perkara tidak naik ke meja pengadilan. Dikhawatirkan persoalan ini bisa membeku, tanpa kejelasan penanganannya.

Berdasarkan data Kejati Riau, Korps Adhyaksa baru bisa menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp10 miliar pada tahun 2014.

Editor Brury MP sumber antara