GagasanRiau.Com Pekanbaru - Maraknya isu pesan singkat yang diduga dan  diindikasikan dari nomor telepon genggam Riki Hariadi adik kandung Bupati Bengkalis kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat berbagai organisasi masyarakat angkat bicara.

Pasalnya dengan adanya isu tersebut dapat mengganggu birokrasi yang bersih dan bebas dari unsur korupsi. Korbannya pembangunan tidak maksimal dan tentunya mengorbankan rakyat.

Untuk itu, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus transparan dan mengikuti aturan dalam mengelola uang rakyat.

Dimana hal ini diungkapkan Usman Koordinator FITRA Riau untuk merespon mafia proyek di Kabupaten Bengkalis serta penegasan kepada Bupati Amril Mukminin bahwa kepempinannya harus terbuka pada publik dalam proses penganggaran uang rakyat.

"Pemerintah harus terbuka pada publik dan mengikuti peraturan UU dalam mengelola duit rakyat, apalagi terhadap pelaksanaan proyek pembangunan harus melalui pelelangan resmi melalui LPSE." Kata Usman kepada GagasanRiau.Com Rabu siang (27/7/2016). Baca Ini Modus Mafia Proyek Di Kabupaten Bengkalis, Beredar SMS Dari Adik Bupati Bengkalis

"Karena pemerintahan itu bukan perusahaan pribadi yang seenaknya mengaturnya. Jika ada UU yang ditabrak maka penegak hukum harus berani menindak. Disamping itu masyarakat harus berani mengawasi setiap kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis" ujarnya.