Gagasanriau.com Pekanbaru-Organisasi perempuan Perempuan Indonesia Kartini (DPK API KARTINI) Palembang menyatakan bahwa saat ini kaum perempuan Indonesia masih terjajah dan belum merdeka akibat penindasan oleh sistem Kapitalisme atau Neoliberalisme. Demikian dikatakan Marisa Utari Koordinator Aksi API Kartini saat turun kejalan memperingati Hari Perempuan Sedunia Minggu (8/3/2015) di Palembang. Dikatakan Marisa dalam rilisnya, Proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 telah memberi kesempatan yang setara bagi kaum perempuan sebagai warga negara, tapi pada prakteknya kaum perempuan Indonesia masih mengalami diskriminasi dan dimiskinkan. Dalam budaya masyarakat (patriarki) yang kerap dilegitimasi negara, kaum perempuan masih dianggap warga negara kelas dua. "Sekarang, kaum perempuan kembali terjajah oleh bentuk baru dari kolonialisme, yaitu neoliberalisme. Dalam cengkraman neoliberalisme ini persoalan perempuan semakin luas dan kompleks"tegasnya. API Kartini mendesak pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk membuktikan komitmennya terhadap perbaikan kehidupan perempuan Indonesia dengan cara, Konsisten menjalankan Trisakti dan Nawacita, demi Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian: lepas dari cengkraman imperialisme. Memperluas dan memperdalam cakupan program kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga dapat mengatasi lebih banyak persoalan perempuan terutama dikalangan perempuan buruh, petani, dan perempuan miskin kota. Selain itu juga, API Kartini juga mengajak kepada kaum perempuan Indonesia untuk bersatu bersama kekuatan rakyat lainnya dalam membangun persatuan nasional anti neoliberalisme seluas-luasnya dalam kerangka pembebasan nasional. Mengajak kaum perempuan untuk terlibat dan berperan aktif dalam wilayah publik di tingkat lokal maupun nasional. Sudah lebih satu abad, setiap tanggal 8 Maret, kaum perempuan di seluruh dunia memperingati Hari perempuan Internasional, atau biasa disebut Internasional Women’s Day (IWD). Sejarah IWD sendiri adalah sejarah kemenangan kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-hak (hak politik), dan membebaskan kaum perempuan dari belenggu sosial, ekonomi, politik dan budaya. Editor Brury MP rilis