Gagasanriau.com Tembilahan-Rasio kemandirian Pendapatan Asli Daerah (Inhil) masih sangat rendah hanya sekitar 5 persen artinya 95 persen pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berasal dari Pusat dan Provinsi Riau.

Pernyataan tersebut disampaikan HM Wardan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Inhil tahun 2015 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Engku Kelana di hadiri Ketua DPRD, dan para bejabat dilingkungan Pemkab Inhil.

Menyikapi hal itu, lanjutnya, perlu kerjasama agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan lagi misalnya dari data tahun 2014, masih ada beberapa item penerimaan pajak dan retribusi daerah yang tidak tercapai targetnya.

"Hal tersebut agar dievaluasi dan dicarikan solusi agar kita mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan yang sangat besar," katanya.

Berdasarkan rekapitulasi usulan masyarakat yang disampaikan pada Musrenbang Kecamatan beberapa waktu yang lalu, diperoleh total usulan sebesar 15,8 Trilyun Rupiah. Sedangkan rencana anggaran sesuai dengan RPJMD Kabupaten Inhil Tahun 2013 - 2018 hanya sebesar + 1,22 Trilyun Rupiah sehingga hanya 7,5 % saja usulan masyarakat yang dapat direalisasikan.

"Untuk itulah, pembangunan perlu direncanakan agar anggaran yang terbatas tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien," katanya

Selanjutnya, saya harapkan kepada kepala SKPD agar mengikuti perkembangan pembahasan Musrenbang ini guna menetapkan program kegiatan prioritas SKPD yang akan dimasukan dalam dokumen RKPD Tahun 2016. Perlu menjadi catatan bahwa nantinya dalam menyusun PPAS maupun APBD, setiap SKPD wajib berpedoman kepada RKPD sehingga tidak ada lagi program kegiatan dalam PPAS maupun APBD yang tidak tercantum dalam RKPD.

Reporter Ragil Hadiwibowo