Gagasanriau.com Pekanbaru-Pemerintah Provinsi Riau menyatakan bahwa hanya dua Badan Usaha Daerah (BUMD) yang memiliki kontribusi, sedangkan untuk PT Sarana Pembangunan Riau (PT. SPR) yang menolak diaudit oleh Tim BPKP, sudah dilakukan pemanggilan untuk dievaluasi.

Demikian disampaikan oleh Plt Kepala Biro Pekenomian Setdaprov Riau mengaku telah memanggil pihak management PT SPR kemarin (Senin, (9/3)-red).

“Kalau hasilnya belum bisa saya sampaikan, saya akan lapor dulu ke pak Plt Gubri, setelah itu baru saya bisa bicara,”ujarnya.

Sebelumnya, dari hasil audit tim BPKP Riau hanya dua BUMD yang dinyatakan mampu memberikan distribusi kepada Pemerintah Provinsi Riau. Kedua BUMD itu adalah PT Bank Riau Kepri (BRK) dan PT Bumi Siak Pusako (BSP).

Kedua BUMD tersebut telah menyumbangkan Rp 583 miliar untuk daerah. Sementara sisanya hanya memberikan sumbangan di bawah Rp10 miliar.

Dan yang paling parah adalah PT Riau Airline dan PT Riau Petroleum, kedua BUMD tersebut tak pernah memberikan kontribusi apapun. Melihat kondisi ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman meminta agar SKPD terkait bisa mlakukan audit karena pengauditan tersebut dianggap sangat penting.

"Saya sudah minta kepada Biro Ekonomi untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh BUMD. Semua ada aturannya, tidak boleh jalan sendiri-sendiri," kata Plt Gubri.

Menurutnya, banyak manajemen BUMD yang seperti jalan sendiri-sendiri, bahkan ada diantaranya yang tidak mau dilakukan audit. "Jangan ada yang bertindak semaunya," tegasnya. Plt Gubri meminta kepada pihak terkait, terutama Biro Ekonomi Pemprov Riau untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan plat merah ini. Dikatakannya, manajemen BUMD harus lebih terbuka. Tidak boleh ada yang ditutupi, karena pembentukannya menggunakan uang rakyat.

Reporter Dian