Gagasanriau.com Pekanbaru-Kebijakan Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman untuk mengganti gaya kepemimpinannya dengan bergaya sederhana, salah satunya menggunakan mobil dinas merk kijang innova diapresiasi oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).

"Ini adalah salah satu bentuk kerja nyata konkret yang dilakukan oleh pelaksana tugas gubernur," kata Koordinator FITRA Riau Usman Selasa (11/11/2014).

Ia mengemukakan walau kesederhanaan ini lahir bukan dari insiasi sendiri, namun tetap saja akan berdampak positif bagi pemerintahan daerah yang selama ini para pejabatnya dikenal dengan kemewahan.

Sebagai organisasi pemerhati, lanjutnya, FITRA tidak hanya mengkritik pemerintahan, namun juga mengapreasiasi setiap tindakan yang prorakyat, salah satunya yang ditunjukkan oleh Plt Gubernur Riau Arsyadjulaindi.

Ini artinya, kata dia, telah mulai ada perubahan dan pergeseran yang baik dari pejabat tinggi pemerintah daerah yang harusnya menjadi contoh bagi pejabat-pejabat lainnya yang bertugas di lingkungan Pemprov Riau.

Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam beberapa hari terakhir telah mengubah penampilan saat menjalankan tugas-tugas pemerintahan, salah satunya mengganti mobil dinas mewah dengan mobil Inova seharga kurang dari Rp350 juta.

Sebelumnya dia biasa menggunakan mobil mewah merk Toyota Crown dan ketika bertugas ke luar kota menggunakan Toyota Land Cruiser yang harganya mencapai miliara rupiah.

Arsyadjulaindi Rachman juga memastikan membatalkan proyek pengadaan mobil dinas senilai sekitar Rp70 miliar untuk unsur pimpinan dan anggota DPRD Riau, serta pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Riau.

"Mengenai mobil itu sudah dibatalkan untuk ketua, anggota (DPRD) dan juga yang untuk Pemda," kata Arsyadjuliandi.

Ia mengatakan alasan pembatalan disebabkan proyek pengadaan mobil tersebut menjadi sorotan publik karena dinilai sebagai pemborosan uang rakyat, dan menyalahi aturan.

Selain itu, ia pun menyadari bahwa mulai sekarang pemerintah daerah harus melakukan penghematan terhadap anggaran belanja tidak langsung dan mengalokasikan lebih besar untuk pembangunan, seperti yang diamanatkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pengadaan mobil dinas untuk unsur pimpinan DPRD, lanjutnya, harus sesuai dengan aturan bahwa tidak boleh lebih besar dibandingkan kepala daerah.

Diaz Bagus Amandha sumber antara