Gagasanriau.com Bagan Sinembah - Mendapat informasi bahwa tidak adanya sosialisasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) tentang tingkatan biaya pelayanan yang ditanggung BPJS.  Maston, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohil Berang.

Menurutnya, kalau memang BPJS ini memiliki jenjang rumah sakit atau klinik yang menerima dana BPJS sesuai dengan tingkat fasilitasnya, kenapa tidak disosialisasikan agar masyarakat yang tidak tahu, mengerti akan tingkatan-tingkatan rumah sakit atau klinik yang lengkap atau memadai.

"Kurang mensosialisasikan mekanismenya menjadikan masyarakat buta akan hal itu. Dan akhirnya mereka semua mengeluh mengenai dana besar yang dikenakan oleh pihak rumah sakit atau klinik sebagai bayaran dari pengobatannya. Padahal mereka hanya tahu kalu dirinya peserta BPJS," ujarnya.

Maston menyesalkan kurangnya sosialisasi mengenai biaya tanggungan yang harus dibayarkan pasien, banyak pelayanan kesehatan yang meminta biaya tinggi untuk pengobatan dan perawatan peserta BPJS yang tidak tahu jenjang dan mekanismenya.

Seperti halnya yang terjadi pada Sumarno yang disuruh membayar biaya operasi persalinan istrinya dengan biaya besar kepada Klinik Agung.

"Padahal, klinik Agung itu sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima pasien peserta BPJS," kata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohil, Maston kepada Gagasanriau.com, seusai melabrak para petugas dan pengurus Klinik Agung Bagan Batu, Sabtu (10/1/2015) di Bagan Sinembah.

Untuk itu, dirinya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil untuk mengawasi kinerja pihak BPJS yang dinilai tidak konsisten, sehingga menimbulkan kontroversi didalam memakai kartu BPJS yang dipersulit oleh pihak rumah sakit atau klinik yang seharusnya juga ikut memberitahukan, kalau sebenarnya mekanisme pelayanan kesehatan memiliki tingkatan. "Ini semua kinerja Pemkab melalui dinas terkait, biar masyarakat tahu akan hal itu," singkatnya.

Reporeter Herman Syach