Gagasanriau.com Tembilahan - Penyuluh Pertanian dan Perikanan yang berada di bawah naungan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Indragiri Hilir (Inhil) hingga saat ini masih sangat minim. Satu penyuluh harus merangkap tugas memberikan penyuluhan untuk 2 hingga 4 desa. Padahal, penyuluh merupakan ujung tombak bagi kemajuan perekonomian masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Junaidi. Senin (27/1/2015).

"Penyuluh tidak sesuai dengan daerah kita, yang mana kita memiliki desa 200 lebih dan penyuluh kita masih rangkap 2 hingga 4 desa satu penyuluh," sebut Junaidi.

Belum lagi saat ini, lanjutnya, kita dibatasi peraturan tidak boleh honor (penyuluh, red) dan kami tengah mencari terobosan apa yang bisa melegalkan hal ini sehingga penyuluh kita selalu berada di tempat.

"Kalau satu penyuluh sampai 2 hingga 4 desa kan tidak baik," tandasnya.

Reporter Ragil Hadiwibowo