Gagasanriau.com Pekanbaru-Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Suparman, hilangnya mata anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) provinsi senilai Rp.17 milyar karena pejabat terkait tidak berkualitas dan tidak cermat.

"Tidak mungkin hilang anggaran sebanyak Rp17 miliar. Mungkin saja diperbaiki ketika diproses oleh Menteri Dalam Negeri dan kepala dinas itu harus paham tentang mekanisme penganggaran," kata Ketua DPRD Riau Suparman di Pekanbaru, Minggu.

Menurut dia, ini adalah salah satu bukti carut marutnya manajemen di Pemerintah Provinsi Riau. Seharusnya, kata dia, hal itu sudah diketahui dari dulu sehingga tidak heboh sekarang.

Dijelaskannya, angaran yang diajukan tidak akan hilang selain karena dievaluasi oleh Mendagri. Hal itu karena ada catatan tertentu sehingga dialihkan ke program lain.

Kemudian terkait alasan Dispar yang mengatakan anggaran hilang itu diketahui saat "entry data" di Biro Keuangan, Suparman mengatakan bahwa catatan APBD itu tidak hanya di satu tempat. Jadi tidak bisa yang jadi acuan Biro Keuangan saja.

"Data APBD tidak hanya di satu tempat saja. Banyak pihak terkait yang mempunyai data itu. Mungkin saja pekerjanya yang salah di situ," ucap Politisi Golkar ini.

Kesimpulannya, kata dia, kalau memang anggaran itu hilang, pejabat bersangkutanlah yang tidak berkualitas sehingga sering melakukan kesalahan termasuk tak paham dalam penyusunan anggaran. Akibatnya banyak program yang tak berjalan sesuai dengan diharapkan.

Editor Arif Wahyudi sumber antarariau