Gagasanriau.com Pekanbaru-Koar-koar pemerintah daerah untuk melakukan reformasi birokrasi ternyata hanya omongan besar saja, pasalnya berdasarkan pengakuan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih mengeluhkan pungutan liar atau "pungli" masih terus merajalela dunia usaha di Provinsi Riau.

Hal ini mengakibatkan biaya produksi membengkak sekitar 14 persen dan pada akhirnya dibebankan kepada konsumen.

"Kita analogikan dari 100 persen biaya produksi, sebenarnya kontribusi biaya untuk tenaga kerja hanya berkisar 12-13 persen. Justru lebih besar untuk pungli karena mencapai 14 persen," kata Sekretaris Apindo Riau Peri Akri, pada seminar "Strategi Penanggulangan Korupsi di Kota Pekanbaru, Senin.

Menurut Peri Akri, bentuk "pungli" sangat beragam, yang paling sering dikeluhkan adalah saat pengusaha mengurus perizinan dan peningkatan operasional usaha mereka di instansi pemerintahan.

"Orang (pengusaha) mau beroperasi, banyak meja yang dilalui untuk perizinan. Dan juga untuk peningkatan operasional, meja itu mestinya cuma dua tapi harus 12 meja yang dilalui. Ada bentuk gratifikasi juga, pokoknya macem-macem lah bentuknya," kata Peri.

Menurut dia, upaya pemerintah pusat dan daerah yang selama ini mempercepat proses perizinan untuk memerangi "pungli" ternyata belum membuahkan hasil. "Cepet perizinannya, cepat juga dibelakangnya (pungli) kan," ujarnya.

Ia mengatakan pengurus Apindo Riau selama ini terus mengupayakan agar anggota-anggotanya untuk menekan "pungli" karena tidak memberikan manfaat bagi pekerja. Namun, ia juga tidak memungkiri ada pengusaha yang "menghalalkan" pungutan tak resmi itu untuk melancarkan bisnis mereka.

"Pada prinsipnya, kami terus meminta anggota-anggota Apindo untuk lebih baik mengalihkan pungli itu untuk tenaga kerja saja dengan begitu upah bisa naik. Anggota Apindo pada prinsipnya setuju untuk melakukannya, asalkan yang 14 persen itu dihapuskan dan itu tidak bisa dari Apindo sendirian," katanya.

Editor Arif Wahyudi sumber antarariau